Jakarta - Usai dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejumlah Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) Polri mulai dari Kapolres berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), Kapolda hingga Kapolri dan Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri lainnya ke Istana Negara Presiden, Jakarta, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengingatkan seluruh jajarannya.

Saat memberi keterangan pers Kapolri mengingatkan kembali pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada dirinya, untuk memperbaiki semua aspek yang menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada institusi kepolisian. “Mulai dari gaya hidup, penanganan kasus hingga pelanggaran oleh polisi”.

"Termasuk juga upaya pemberantasan hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat," demikian disampaikan Listyo Sigit menyampaikan arahan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Perintah diberikan Jokowi tidak hanya kepada Listyo, tapi juga pejabat utama Mabes Polri, Kapolda, hingga Kapolres, "Bersama akan kita perbaiki tingkat kepercayaan publik terhadap Polri yang saat ini menjadi rendah," ujar Listyo.

Dari keterangan pers Kapolri itu, sebelumnya berulang kali Kapolri mengingatkan jajarannya untuk mendengar keluhan dan laporan masyarakat.

Namun peringatan-peringatan Kapolri tersebut sepertinya tidak sampai ke Polda Riau. Buktinya ada empat kasus besar (pidana lingkungan) yang dilaporan Yayasan Anak Rimba Indonesia (ARIMBI) yang ditangani penyidik justru tidak jelas muaranya?

Jumat, 14 Oktober 2022 kemarin Kapolri kembali mengingatkan jajarannya agar terus membenahi kepercayaan publik dengan membenahi institusi mulai dari atas hingga ke tingkat bawah.

“Kalau kedapatan, apakah itu Kapolres apakah itu Kapolda akan saya copot. Ketahuan main-main dengan kasus terutama narkoba, mengatur, pengedar atau pengguna pasti akan dicopot,” kata Kapolri.

Kemudian sambungnya, “hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat dan dilaporkan tolong dibereskan, jangan ada yang main-main. Illegal mining khususnya yang terkait diwilyah hutan lindung tidak ada lagi tolong ditindak.

Hal hal yang mengganggu di wilayah hutan lindung dan sebagainya tidak ada lagi, termasuk penyelundupan dan masalah pungli jangan sampai ke saya,” ingat Kapolri.

“Jangan sampai ke saya. Masalah ini pasti akan saya tindak. Ini pertaruhan kita. Tinggal rekan - rekan memilih yang mana (siapa) yang tidak sanggup silahkan angkat tangan,” sambung Kapolri.

Komitmen Kapolri ini sangat diapresiasi oleh Kepala Suku Yayasan Anak Rimba Indonesia (ARIMBI) Mattheus, sekaligus mengigatkan Polda Riau untuk menindaklanjuti empat kasus yang dilaporkan ARIMBI.

“Kita mengkritik sehat. Peringatan Kopolri tersebut sangat jelas dan tidak main-main. Dan untuk memastikan atensi ini didengarkan jajarannya, saya minta Polda Riau untuk memproses empat kasus yang sudah dilaporkan ARIMBI. Jangan sampai mulut Kapolri berbuih mengingatkan sementara Polisi di daerah terkesan mengabaikan. Termasuk seperti kata kapolri Illegal Mining di Rohil yang pernah ditangani pihak Ditreskrimsus Polda Riau agar dilanjtkan,” katanya.

Hal itu kata Mattheus, karena sudah satu tahun kasus ini masih “jalan ditempat”, “Pak Kapolri, kalau kita dengar janjinya Polda Riau akan memproses kasus itu namun kenyataannya sampai saat ini belum satupun kasus tersebut ditangani dengan serius, buktinya tak jalan tuh,” sindir Mattheus Sabtu (15/10/22).

Artinya, lanjut Mattheus, empat laporan ARIMBI ini adalah hutang bagi institusi kepolisian. Kemudian Mattheus meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengingatkan kembali pihak-pihak di Polda Riau.

“Kita sudah bersusah payah menurunkan tim ke seluruh lokasi membantu Polisi guna  mempermudah dalam pemeriksaan pidananya, namun sampai sekarang belum satupun kasus ini jalan di Polda Riau,” keluhnya.

Empat laporan ARIMBI yang mengendap di Mapolda Riau diantaranya ;

• Pertama laporan pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).
• Kedua laporan Bupati Meranti yang diduga membuang sampah di kawasan pantai Mekong, Kepulauan Meranti,
• Ketiga laporan normalisasi Sungai Bangko di Rohil yang tidak memiliki Amdal.
• Keempat laporan beberapa pejabat di Rohul karena terindikasi membuang limbah medis RSUD di Rohul.