Kabar Labusel - Penertiban Kawasan Hutan oleh Pemerintah RI orde Asta Nawacita Presiden Prabowo Subianto disambut baik Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) berkantor di Gedung One Pacifik Place Jl. Jendral Sudirman, Kav. 52-53 No. Lt.B1 No. 24 Jakarta Selatan, 

Terbitnya Perpres No 5 Thn 2025 Tentang Penerbitan Kawasan Hutan (PKH)  telah membentuk Satgas PKH terdiri dari berbagai Kementerian, sebagai Ketua Pengarah Menteri Pertahanan RI dan Ketua Pelaksana Jampidsus Kejaksaan Agung RI, 

Untuk Provinsi Sumut Satgas PKH Delta Sumut sebagai Dankowil adalah Kolonel Inf Endang Sumardi dengan laporan hasil sitaan pada bulan 16 Maret 2025 seluas 13.039,7 Ha, 

Tercatat sejak bulan Maret s.d Mei, Satgas PKH Delta telah menyita beberapa Kebun Sawit termasuk PT. GLDP dan PT. Torganda dan lainnya, 

LKLH menilai kinerja Satgas PKH baik , namun disuatu sisi LKLH mengusulkan agar Satgas juga menertibkan Kawasan seluas 4000 Ha perkebunan sawit PTPN Regional 1 Kebun Bukit 7 berada dalam kawasan hutan fungsi Hutan Produksi Tetap ( HP) berada dititik kordinator 1⁰33'59,0N 100⁰13'58,3''E

Disisi lain demi keadilan Satgas PKH Delta pada bulan Maret 2025 ada menyita Perkebunan Sawit seluas 107 Ha di Labusel, tapi belum ada menyita Perkebunan Sawit PTPN IV Reg.1 Kebun Bukit 7 yg jelas berada dalam Kawasan Hutan, 

Harapan Sekjen LKLH Pusat di Jakarta Bapak Irmansyah agar Satgas PKH Pusat di Kejaksaan Agung dan Satgas PKH Delta Sumut dapat menindak Kebun Sawit seluas lebih kurang 4000 Ha milik PTPN IV Regional I Kebun Bukit 7, 

Sekjen LKLH akan langsung mendatangi Kantor Satgas PKH di Kejaksaan Agung RI beberapa hari ini untuk melaporkan kebun sawit milik PTPN tersebut agar dapat disita.

Ketika LKLH mengkonfirmasi kepada Pihak PTPN IV Regional 1 melalui WA menjawab :  "Draf rilis berita ini sudah dikirim kebagian terkait", namun sampai saat ini belum ada tanggapan, sampai berita ini tayang.**