Rohil -- Polemik oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Rokan Hilir yang diduga melakukan kampanye dan menyatakan sikap keberpihannya terhadap beberapa calon dari partai golkar, yaitu sebagai calon DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Rokan Hilir.

Diketahui video tersebut viral setelah diunggah akun media Facebook “Oposisi Kami” pada 13 Oktober 2023 lalu. Pj Penghulu Sintong Makmur bernama Nasrun terlihat mengenakan Seragam Dinas lengkap bersama perangkat desa secara terang-terangan siap mendukung tim kemenangan untuk memilih calon anggota DPR RI dr. Maharani, calon anggota DPRD Provinsi Naladia Ayu Rokan dan calon anggota DPRD Rohil Irhami.

Atas viralnya video tersebut, saat dikonfirmasi awak media (10/11/2023) Muhammad Yusuf selaku Presiden Himpunan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir (Hipemarohi-Pekanbaru)-“ Kabinet Perjuangan” sangat menyayangkan oknum ASN itu secara terang-terangan bersama Perangkat Desa lainnya menyatakan sikap mendukung beberapa calon dari partai golkar tersebut yang mana beberapa orang calon tersebut merupakan keluarga dari Bupati kabupaten Rokan Hilir.

 Saya pikir pernyataan itu jelas dan lugas, yang tidak membutuhkan kajian khusus untuk dapat mengartikannya, bahkan orang awam sekalipun tidak perlu lama-lama berfikir mengenai maksud dari video yang  beredar tersebut. Bahwa posisinya sebagai ASN secara terang-terangan menyatakan sikap dukungannya terhadap beberapa calon. 

 Jelas ini dengan segaja melanggar netralitasnya sebagai ASN, sehingga ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan khususnya bagi peserta pemilu”. Bahkan Bupati sekalipun terkena imbas yang tidak dia ingin kan. 

Yusuf berharap harus ada sanksi tegas yang diberikan kepada Oknum ASN tersebut, baik dari pihak Bawaslu maupun dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). ASN harusnya memberikan contoh dan teladan yang baik dalam mengsukseskan pemilu kedepan agar pemilu berjalan kondusif. Terang yusuf.

Karena saya lihat update terbaru belum ada laporan yang masuk ke bawaslu maupun KASN, maka kami  akan segera melayangkan laporan kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti Bawaslu dan KASN bahkan jika terdapat unsur tindak pidananya akan kami laporkan juga kepada pihak kepolisian. 

Setelah itu kami akan melihat babak akhir polemik ini, terkait sikap dan juga sanksi yang harus ditempuh oleh pihak-pihak berwenang. Karena jika tidak ada sanksi yang tegas, masyarakat bisa saja mengartikannya bahwa orang tersebut tidak tersentuh sanksi / hukum dan jika itu terjadi, tentu secara tidak langsung menghilangkan kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum yang memprosesnya. 

“ Kita berharap ada sanksi tegas dan bisa memberikan efek jera, agar tidak ditiru oleh pejabat publik lainnya. Bukankah sebelum diangkat menjadi ASN/pejabat Publik Ia harus mengetahui kewajiban dan Larangannya ? Terlebih apa yang dilakukannya merupakan hal yang paling mendasar mengenai netralitas ASN dan banyak aturan yang mengatur tentang itu. Tutup Yusuf.