Kabar Nasional - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut reshuffle menteri yang berpotensi punya masalah hukum akan dilakukan dengan merujuk kasus eks Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham. Dia menyebut reshuffle dilakukan tak hanya mempertimbangkan status tersangka.

"Wacana perombakan (reshuffle) menteri yang berpotensi memiliki masalah hukum, status (hukum) itu yang nanti akan menentukan," ujar Moeldoko, Jumat (3/5/19).

Moeldoko menegaskan bahwa reshuffle belum menjadi agenda presiden. Jokowi, sebut dia, tengah fokus menyelesaikan masa kerjanya. mengutip pernyataan Jokowi soal perombakan kabinet bisa dilakukan tergantung kondisi. Dia kemudian menyinggung soal proses hukum yang saat ini sedang berlangsung.**