Kabar Jakarta - Meskipun pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5 bekas AU Qatar dengan fasilitas kredit ekspor atau pinjaman luar negeri, namun sebenarnya kredit itu pun tetap akan dibayar dari uang rakyat yang bersumber dari APBN.

Atas dasar perintah Peraturan Pemerintah (PP)  nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor yang mendorong kami perlu mempertanyakan alasan pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5 bekas AU oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman, Minggu (9/7/2023) merespon pernyataan Menhan Prabowo Subianto yang menyebut ada pihak yang nyinyir atas kebijakannya membeli pesawat tempur Mirage 2000-5  dari AU Qatar itu. 

Sebab, kata Yusri, sejak tahun 2009, ketika Menhan RI dijabat oleh Yuwono Sudarsono, pemerintah kita telah menolak hibah pesawat tempur secara gratis dari Menhan Qatar. (Tempo, 2009).

"Jadi, selain umurnya pesawat sekarang sudah hampir 27 tahun digunakan oleh AU Qatar, ternyata Mirage 2000-5 adalah pesawat generasi ketiga, sementara pesawat Rafale yang sudah dibeli Kemhan adalah generasi ke 4,5, sementara negara lain saat ini sudah memiliki pesawat tempur generasi 6" lanjut Yusri.

Menurut Yusri, kebijakan membeli pesawat bekas yang umurnya sudah cukup tua itu bertentangan juga dengan himbauan Presiden Jokowi yang pernah diucapkan Panglima TNI ketika masih dijabat Moeldoko pada tahun 2015, agar TNI AU ke depan tidak membeli pesawat bekas lagi. Pernyataan itu dilontarkan Moeldoko setelah kejadian pesawat F15 mengalami kecelakaan.

"Ironisnya lagi, masyarakat luar negeri lebih tau detail perihal pembelian pesawat ini dari pada rakyat Indonesia, sebab majalah Isreal Defence sejak 12 Juni 2023 sudah meliris berita bahwa Exalibur International berada di balik transaksi 12 pesawat Mirage 2000-5 senilai EUR 733 juta atau setara Rp 12 triliun," kata Yusri. 

Publikasi itu menurut Yusri tentu saja memancing kerucigaan publik atas transaksi pesawat tersebut. Apalagi, berdasarkan jejak digital terungkap pada acara Indo Defence Expo yang berlangsung mulai 3 November 2022 hingga 6 November 2022, Norman Joesoef dari Republikrocp menandatangani kerjasama dengan Excalibur International.

Penandatanganan kerja sama itu juga disaksikan oleh Wamenhan RI, M Herindra dan Menhanhan Ceko, Daniel Blažkovec Norman.

"Sebelumnya, kami mendapat bocoran bahwa Excalibur International telah diundang oleh Dirjen Potensi Pertahanan (Pothan), pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022, di Ruang Direktorat Tekindhan. Adapun agendanya adalah Pembahasan Draf Ofset Pada Multi Program Pengadaan Alpalhankam dari Exalibor Ceko," tandas Yusri. 

Tak hanya itu kata Yusri, menurut hasil investigasi yang dilakukan tim CERI, jejak Norman mulai terendus telah memasok alutsista TNI sejak tahun 2017, awalnya  berhasil menyuplai 4 unit kendaraan tempur (Ranpur) Pandor II 8x8.

Jika menurut media Indomiliter.com (6/2/2017), pada akhir November 2016, Czechoslovak Group mengumumkan telah mendapat kontrak pengadaan M3 Amphibious Rig dan 4 Ranpur Pandor II 8x8 dari Indonesia senilai USD 39 juta.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanudin di berbagai media telah juga mengkritik pembelian pesawat tempur dari Qatar itu.

Ia antara lain menyoroti pembelian ini bukan bagian dari rencana strategis (renstra) minimum essential force program pembangunan alutsista TNI yang diatur dalam Keppres. Renstra tersebut terbagi ke tiga bagian ( mulai 2009 hingga 2024). Presiden, katanya, memberikan arahan agar meneruskan Renstra tersebut sampai selesai.

"Kemudian tidak ada juga perintah Presiden mengubah Keppres, sehingga kita harus konsekuen menyelesaikan program minimum essential force yang tahap ketiga, dan sekarang mencapai angka 68℅-70%. Apakah pembelian pesawat Mirage ini bagian dari renstra? Tidak ada," kata Hasanudin," ungkap Hasanuddin (Gatra 7/7/2023).

"Oleh sebab itu, Om 08 jangan sensilah, santai saja, lantaran kritik kami tujuannya baik agar negeri ini dikelola semakin baik  untuk kesejahteraan rakyat," pungkas Yusri.**