Kabar Pekanbaru - Sebelumnya Yayasan Anak Rimba Indonesia (ARIMBI) beraliansi dengan Lembaga Independen Pemberantas Pidana Korupsi (LIPPSI) melaporkan dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Pelalawan dalam memungut dan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) tujuh perusahaan untuk normalisasi sungai dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan, Pelalawan, Riau.

Terkait laporan LIPPSI tersebut dikonfirmasi Kasi Penkum Kejati Riau Bambang Heri Purwanto, menyebut laporan itu masih proses pertelaan oleh Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

“Info dari Bidang Pidsus setelah kita tanyakan dalam proses pertelahaan,” katanya, Senin (8/5/23) kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya LIPPSI sudah melaporkan dugaan tindak pidana lingkungan pada kegiatan normalisasi sungai Kerumutan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, ke Kejaksaan Tinggi Riau, dimana sebelumnya telah didahulukan oleh ARIMBI pelaporan pidana Lingkungan di Ditreskrimsus Polda Riau.

“Kita sudah melaporkan dugaan tindak pidana lingkungan pada kegiatan normalisasi sungai Kerumutan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, namun saat ini sedang diselidiki pihak Krimus Polda Riau,” kata kepala suku yayasan Anak Rimba Indonesia (ARIMBI), Mattheus.

Laporan tersebut terkuak saat bincang-bincang Mattheus dengan media ini pada kesempatan coffee morning bersama terkait normalisasi sungai Kerumutan Pelalawan yang dikabarkan tak memiliki izin.

“Dalam kasus pidana lingkungan yang dilaporkan ARIMBI ke Polda Riau itu setelah kami dicermati ada dugaan “abuse of power” yang digunakan oleh bupati untuk mengutip sejumlah dana CSR, namun dana tersebut digunakan tanpa mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” kat Mattheus.

Dikatakan Mattheus, “ada ketentuan yang harus diikuti oleh pemerintah untuk bisa memakai dana CSR itu. Mulai dari mengajukan proposal, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pakta Integritas, RAB, rekening bank, surat pernyataan tanggung jawab dan laporan penggunaan hibah”.

“Jika dipungut dan digunakan tanpa mekanisme ini, berarti pungli dan sudah jelas itu korupsi,” papar Mattheus.

Lanjut Mattheus, pihaknya punya bukti lengkap yang mengarah kepada penyalahgunaan wewenang oleh bupati Pelalawan, “Salah satunya ini”, ujarnya sembari menunjukkan surat Bupati Pelalawan bernomor 660/DLH-TLPKL/2021/943 Perihal Permohonan Bantuan Dana Pekerjaan Pencucian Sungai Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawan, meminta dana bantuan tunai dari PT Pertamina Hulu Energi (PT.PHE) Kampar sebesar Rp 155.juta.

“Ini fatalkah, jika seorang bupati dengan menggunakan kop pemerintah meminta-minta dana tanpa mengikuti mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Ini harus segera ditindak, makanya kita menggandeng LIPPSI untuk melaporkan temuan ini ke penegak hukum,” imbuhnya.

Sementara itu saat ditanya media ini terkait issu uang damai (86) yang mengalir dari Pelalawan, Mattheus tegas membantah. “Itukan cuma isu semata, susah dibuktikan dan saya nyatakan bahwa sampai detik ini ARIMBI masih merah putih,” katanya.

Katanya, “kalau yang di sebelah itu saya tidak tahu ya, silahkan tanya ke sana. Yang jelas kasus ini masih berjalan karena dalam waktu dekat penyidik dan tim ARIMBI akan turun ke sungai Kerumutan guna mengecek TKP, ini SP2HPnya,” tukasnya.

“Hingga saat ini ada lima laporan yang sudah kita sampaikan ke Polda Riau, semua itu masih berproses. Sebaiknya kita tunggu saja ke mana muaranya. Jangan kemudian karena kita diam lalu dianggap ARIMBI sudah selesai atau sudah di‘86’kan,” katanya.

Pungkas Mattheus, “Ini akan terus berlanjut, kalau mandek di Polda Riau kita akan lanjut ke Mabes Polri. Jika dalam proses penyidikan ini kita nilai tidak sesuai PERKAP nomor 15 Tahun 2006 tentunya bisa kita laporkan ke Paminal Polri”.

“Gampang kan, apalagi Polri sekarang lagi bersih-bersih. Jadi teman-teman jangan negatif thinking dengan gerakan ARIMBI ini. Kalau penasaran silahkan tanya ke Kapolda Riau ya,” pungkas Mattheus.**