Kabar Pekanbaru - Direktur RSUD Madani Kota Pekanbaru, Arnaldo Eka Putra dikonfirmasi dan ketika dimintai tanggapannya oleh media ini, melalui telepon seluler dan pesan WhatsApp nya terkait informasi dugaan gratifikasi yang diduga dilakukan Dirut Madani hingga berita ini dilansir Senin (6/3/23) tak kunjung menjawab.

Menurut informasi salah seorang eks Tenaga Harian Lepas (THL) di RSUD Madani, “bahwa ada beberapa kegiatan di RSUD Madani yang diduga tidak sesuai aturan dan ketentuan”.

Menurut sumber ini hal lain tang diungkap, “terkait kebenaran pegawai non PNS di RSUD Madani yang mencapai 600 orang sementara disinyalir yang terdaftar di Pemko hanya sekitar 200 orang”.

“Sebanyak 400 lagi tidak terdaftar. Hal ini terjadi karena sistim rekrutmen di awal terindikasi tidak transparan dan terkesan tidak sesuai prosedur, sehingga kami menduga ada unsur gratifikasi,” sebut narasumber ini.

Maka kami “kita meminta aparat penegak hukum dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk turun ke lokasi, untuk melakukan observasi terhadap sejumlah deretan kegiatan dan kebijakan yang diduga bermasalah”.

Masalah itu kata sumber, terkait  rekrutmen pegawai non PNS,  pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta  pengadaan Alat kesehatan (Alkes) dan Obat obatan yang sudah expired dan tidak terpakai, akibat tidak sesuai dengan kebutuhan,” bebernya.

Apalagi akibat sekian orang tenaga THL ada yang tidak ada aktivitasnya, pagi datang isi absen setelah itu pulang dan bekerja sabagai jasa angkutan Maxim.

“Itu terjadi karena tidak ada yang mau dikerjakan. Karena menurut sumber kami pasien yang berobat ke RSUD Madani bisa dihitung. Jadi jangan dikira kendaraan roda empat dan roda dua yang terparkir di sana milik pasien, tidak itu pada umumnya milik karyawan THL,” ucapnya.**