Medan - Ketua PSI Sumut sangat menyayangkan Pemprovsu yang selalu menutupi kegiatan 2,7 T adalah simbol keberhasilan Mega Proyek Pemprovsu

"Setelah metode penganggarannya yang tidak benar sekarang progres capaiannya juga di tutupi oleh Pemprovsu dan dinas BMBK serta biro keuangan," ujar Nezar

Dirinya juga mengatakan Pemprovsu dalam CCO Kontrak Termin Pertama Tahun 2022 yg seyogyanya harus 67 persen namun sudah di reduce menjadi 33 persen, itupun hari ini tidak tercapai progres yang di CCO kan oleh pihak pelaksana, Rabu (28/12/2022)

"Setelah kita mengamati dalam pelaksanaannya dan menurut pemprovsu bahwasanya hari ini progres kerjaan tersebut adalah 23 persen lebih kurang artinya itu pun harus benar benar di audit investigasi atas progres tersebut, karena patut di duga dalam realnya di lapangan masih banyak yang seharusnya penilaian perssentase dalam pelaksanaan tersebut yang masih selesai dalam partisial saja seperti ada daerah yang hanya siap base cose nya saja, atau ada paret yg belum juga siap," jelasnya

Lanjut Nezar mengatakan sementara yg namanya multi years yang dalam sistim rancang bangun tersebut dengan harus mengeluarkan quality insurance adalah harus siap dalam bentuk ls per 1 kegiatan, dirinya mencontohkan misalnya kegiatan T adalah mengaspal maka harus siap dari base cose, drainase ataupun jembatannya sekalian progress capaian tidak bisa di hitung secara partisial saja atas seluruh kegiatan

"Bayang kan kalau semisalnya 33 persen dari 2,7 T itu sekitar 630 M dan kalau mengaspal itu 1 KM = 6 M maka kondisi hari ini jalan di Sumut harusnya sudah kelar 100 KM, pertanyaannya yang mana areal 100 KM tersebut," katanya dengan penuh tanya

Nezar Djoeli juga mengatakan bahwa masih jelas di ingatannya bahwasanya ismail sinaga selaku biro keuangan pernah mengatakan kepada media bahwasanya akan memberikan satu ekor kerbau apabila gak selesai di tahun ini 33 persen

"Saya nyatakan kepada ismail, tolonglah antarkan kerbau itu ke PSI," ujarnya

Nezar berharap melalui pemberitaan ini dirinya menghimbau agar selamatkan uang rakyat

"Ayok selamatkan uang rakyat, DPR jangan hanya tidur dan diam terpaku, batali proyek ini atau bantah persepsi Negative dari masyarakan terhadap lembaga yang seharusnya sangat di harapkan sebagai perwakilan Rakyat Sumut ini, stop pembohongan publi, berubahlah menjadi pemerintahan yang bersih dan transparansi agar jargon sumut bermartabat benar benar terjadi di sumut," pungkasnya.

Berdasarkan Informasi yang di himpun awak media di kutip dari https://www.drberita.com/kerahputih/bpkad-sumut-bantah-kabar-proyek-rp-2-7-t-tak-ada-uangnya Proyek multi years infrastruktur jalan dan jembatan di Sumatera Utara, senilai Rp 2,7 triliun dikabarkan tak ada uangnya.

Pasalnya, sejak awal lelang DPA proyek tidak ada, dan mata anggaran di APBD dan KUA PPAS pun tidak tercantum.

Namun, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ismil Sinaga dengan tegas membantah kabar tersebut.

"Siapa yang bilang tak ada DPA dan uangnya? taruhan satu ekor kerbau pun saya mau. Uangnya ada!," tegas Ismail Sinaga saat dihubungi melalui telepon, (Selasa 2 Agustus 2022).**