Medan - Masyarakat Garuda Sumatera Utara (MARGASU) meminta KPK untuk melakukan pengawsan terhadap auditor BPK RI Perwakilan Sumut. Permintaan itu agar tidak terjadi "main mata" dengan KSO Waskita SMJ Pijar Utama.

KSO Waskita SMJ Pijar Utama merupakan pelaksana proyek multi years jalan dan jembatan Sumut senilai Rp 2,7 triliun, dengan progres kerja 33 persen pada tahun 2022 sebesar Rp 500 miliar.

"Prediksi kami proyek itu tidak akan selesai 33 persen pada tahun ini (2022), makanya kami minta KPK menyadap tim auditor BPK RI yang memeriksa proyek multi years ini. Kami tak mau adanya main mata antara tim auditor dengan KSO pelaksana proyek untuk mengamankan hasil pemeriksaan nanti," ungkap Ketua Umum Margasu Hasanul Arifin Rambe SPd, SH di Medan, Senin 26 Desember 2022.

Selain KSO, lanjut Hasanul, KPK juga diminta memantau semua pihak yang terkait dengan proyek multi years Rp 2,7 triliun tersebut.

"Sadap juga itu para Kepala OPD Pemprovsu yang terkait pelaksanaan proyek multi years tersebut, jangan sampai KPK kecolongan dengan hasil pemeriksaan BPK RI. Gawat nanti APBD Sumut jika dibiarkan oleh KPK," tegas Hasanul.

Hasanul pun berencana akan melakukan aksi ke Kantor BPK RI Perwakilan Sumut dalam waktu dekat ini. Aksi untuk memberikan dukungan moral kepada tim auditor BPK RI.

"Sebagai bentuk dukungan kita kepada BPK dan KPK, kita akan melakukan aksi damai ke Kantor Perwakilan BPK RI di Jalan Imam Bonjol Medan dalam pekan ini juga," tandasnya.**