Kabar Jakarta - Banyak pakar Migas ikut menyoroti soal terbakarnya trafo milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Wilayah Kerja (HK) Blok Rokan yang diduga merugikan  triliunan rupiah pada produksi Pertamina itu.

Publik wajar tahu apa yang terjadi, bukan malah ditutupi rapat-rapat atas kasus kebakaran yang mana diduga Pertamina telah rugi banyak akibat produksi minyak anjlok tersebut.

Bagian operasi PHR dalam hal ini kelola Blok Rokan  hendaknya harus bertanggung jawab, lebih akibat kebakaran yang menghancurkan produksinya itu, sayang ketika dikonfirmasi Vice President Corporate Affairs PT PHR, Rudi Arriffianto, seperti “menutup diri?”.

Bukan saja banyak pihak bertanya terhadap bungkamnya sang pengelola ini, Praktisi Migas, Aris Aruna,ST, juga angkat bicara soal tata kelola sistem pembangkit dan jaringan listrik untuk supply ke lapangan yang di bangun CPI untuk mensupport aktivitas lapangan Migas  yang terintegrasi sudah dipersiapkan dengan baik untuk menghindari losses produksi Migas kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

“Kejadian terbakarnya trafo di PHR WK Rokan yang menyebabkan produksi drop yang luar biasa jumlahnya di karenakan support listrik terputus yang menyebabkan aktivitas sumur berhenti ini adalah kategori Management Failure,” kata Aris Aruna, Sabtu (17/12/22) melalui pesan WhatsApp.

“Dahulu waktu kita mau pasang instalasi pompa (ESP dan PCP) untuk trial sebuah unit baru agar mendapatkan acceptance letter sebagai merek / brand baru di terima untuk di pergunakan di lapangan CPI, untuk satu sumur saja panjang approval karena ada potensi losses yang terjadi, ‘begitu ketatnya system' yang dibuat atau di bangun oleh CPI,” ulas Aris.

Kata Aris lagi, hal itu karena begitu pentingnya sistem' suplai kelistrikan ke lapangan, sehingga CPI mempersiapkan gardu-gardu pembangkit cadangan yang akan melayani kejadian yang tidak diinginkan sehingga supply listrik terhenti ke lapangan yang menyebabkan loses produksi minyak.

SKK Migas Sumbagut khususnya dan SKK Migas pusat sebagai pengawas utama seharusnya melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap system' tatakelola supply listrik yang dikelola oleh Manajemen PHR WK Rokan saat ini “apalagi ini menyangkut sumber devisa negara,” katanya.

Dan Provinsi Riau beserta dengan kabupaten kota yang ada harus peduli juga, karena ini akan mempengaruhi hitungan DBH kedepan dan terkhusus bagi BUMD penerima PI 10 persen.

Dari awal kata Aris, “sudah pernah kami sampaikan bagi Management PHR WK Rokan bahwa kondisi facilities yang ada dan SDM yang dikelola masih melekat culture CPI dan masuk culture Pertamina ini akan jadi masalah dalam budaya kerja, proses approval dan seterusnya terhadap keberlangsungan operasi lapangan Migas terbesar di Indonesia”.

“Semoga tulisan sederhana ini dapat menjadi informasi membangun buat semuanya agar apa-apa yang disampaikan dapat menjadi kekuatan baru. Salam Migas Indonesia,” pungkasnya.**