Kabar Jakarta - Video yang diunggah dibeberapa media sosial (Medsos) Bupati Kepulauan Meranti HM Adil dalam acara rapat koordinasi yang dihadiri pejabat Kementerian Dalam Negeri di Pekanbaru, Kamis (8/12/2022) kemarin viral dan membuat heboh warga Riau.

Kenapa tidak M Adil dengan lantang terdengar bertanya “apakah pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan”. Bahkan M Adil meprotes keras bagi hasil DBH Migas tidak merata. Dihadapan Pejabat Kemendagri saat itu dia meminta “Jangan Diambil Lagi Minyak di Kepulauan Meranti Itu!”.

Apa yang disampaikan Adil itu membuat Kementerian Keuangan keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Adil tersebut, “Pihak Kementerian Keuangan bahkan menyebut apa yang disampaikan oleh Bupati Adil adalah ngawur dan menyesatkan”.

Berita sebelumnya Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, terkait keluhan Bupati Kabupaten Meranti itu menyebut, “Kementerian Keuangan telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian ESDM dalam pendistribusian dana bagi hasil (DBH)”.

"Dana yang dipakai bukan untuk daerah penghasil saja, tapi juga daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kesejahteraan bersama-sama," terang Yustinus.

Menurutnya, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan DBH tersebut pada tahun 2022 transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 872 miliar ke Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jumlah tersebut menurut Yustinus, setara dengan 75 persen dari APBD Kepulauan Meranti. Bahkan dana itu adalah 4 kali lipat dari pendapatan asli daerah (PAD) Kepulauan Meranti yang hanya sebesar Rp 222 miliar.

Polemik yang diposting di Medsos itu ditanggapi oleh Praktisi Migas, Aris Aruna,ST, Senin (12/12/22), Aris mengatakan “kita boleh tegas untuk menyelaraskan pemikiran kita dan kita boleh keras tapi bukan untuk menghancurkan,” kata Aris. 

Dijelaskan praktisi yang juga aktif sebagai petroleum engineer yang sudah beraktivitas lebih dari 25 tahun jam terbang itu “Riau adalah provinsi kaya akan sumber Migas dan telah di produksi hampir 100 tahun untuk Wilayah Kerja (WK)  Rokan”.

“Untuk itu daerah penghasil migas sudah layak mendapatkan hak istimewa agar masyarakatnya sejahtera,” katanya.

Sambung Aris, “dengan dana daerah yang cukup maka akan terjadi pembangunan yang berkelanjutan yang akan mengterintegrasikan antara kabupaten/kota yang ada”.

“Wajar daerah gamang dengan APBD minim karena untuk menghadapi masyarakat dikala sumber daya alam yang terus menurun sementara karena cadangannya hasil buminya diambil dan ketika mereka tidak mendapatkan pembagian yang tak merata, mungkin itu yang membuat kepala daerah berteriak,” katanya.

“Kehadiran WK Rokan di Provinsi Riau, adalah sebagai sumber Devisa negara dengan hamparan lapangan yang cukup luas dan produksinya pernah mencapai 1 juta barrel /hari karena pembagian untuk daerah kecil padahal yang mereka harapkan ke berlansungan aktifitas ekonomi tetap tumbuh dan bergerak, makanya mereka protes,” ulas Aris.

Lanjut Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang Migas Indonesia (APJPMI) itu “sebenarnya, desakan Pak Bupati dengan sedikit anggaran dan kemiskinan masyarakatnya itu wajar ditengah daerahnya kaya dengan sumber daya alam dan karenanya saya duga beliau (Adil,red) sudah tidak tahan lagi. Jadi meledak meletuplah saat beliau bicara keuangan daerah”.

Praktisi MIgas ini menyarankan, “Sebaiknya Pak Dirjen tinggal jawab,terima kasih atas info kondisi kabupaten Pak Bupati itu, namun dia selaku juru bayar negara berdasarkan aturan yang ada selayaknya menjawab seperti itu saja”.

“Yang dilakukan kalau ada yang salah dalam perhitungan misalnya karena produksi naiknya besar maka mari kita koreksi sama-sama,” saran Haris,

Dan kaltanya lagi kata Haris, “kalau regulasi pembagian belum sesuai bagi daerah penghasil silahkan gugat peraturan. Akan lebih cantik dialognya. Kalau malah serang balik justru memicu masalah baru nanti,” kata Haris.

“Riau Bangkit dengan Kecerdasan Pemikiran”

Kehadiran Wilayah Kerja ( WK )  Rokan di Provinsi Riau  sebagai sumber Devisa negara dengan hamparan lapangan yang cukup luas dan produksinya pernah mencapai 1 juta barrel /hari dan di ikuti dengan WK - WK kecil lain adalah suatu anugrah Tuhan Yang Maha Esa buat Bangsa Indonesia umumnya dan khususnya Provinsi Riau beserta 12 kabupaten kota yang terdapat di dalamnya terkhusus daerahnya yang bersentuhan lansung dengan operasi industri migas tersebut.

Pada waktu Pak Saleh Djasit sebagai gubernur Riau,beliau pernah meminta kepada PT.CPI membuat perencanaan pembangunan yang berkelanjutan yang terkoneksi dari masing-masing 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Perencanaan selesai di kerjakan dengan menggunakan konsultan asing yang di kenal dengan tema Riau 2020.

Didalam perencanaan tersebut di buat infrastruktur jalan lingkar Riau Pesisir yang menghubungkan 12 kabupaten kota yang ada,sehingga Riau Pada tahun 2020 sudah terbangun infrastruktur yang saling terkoneksi antara Riau Daratan dan Riau Pesisir yang mengarah ke laut.

Dengan sendirinya Riau akan maju bersama dengan 12 kabupaten kotanya,baik dari sisi pelabuhan laut,pelabuhan daratan dan pelabuhan udara.

Dengan terwujutnya ini semua,pengembangan industri migas,industri kelapa sawit dan industri-industri pendukung lainnya akan tumbuh dengan sendiri.

Sehingga menjadikan provinsi Riau sebagai pusat reset dan pengembangan industri Migas yang berbasis technology dan IT akan terbentuk dan termasuk juga industri hilir migas (pengolahan minyak / refinery) dan bisnis turunan lainnya.

Sebagai saran buat para tokoh yang mempunyai pengaruh dalam memberikan tunjuk ajar ,hidupkan kembali konsep tersebut dan berikan penyempurnaan kesesuaian dengan kondisi sekarang dengan adanya jalan tol Pekanbaru - Dumai dan Jalan tol Kerinci - Jambi - Palembang.

Sehingga semua industri-industri Migas yang ada di pulau Sumatera terkoneksi dengan Provinsi Riau sebagai pusat reset dan pengembangan industri Migas Indonesia.

Demikianlah sekilas pemikiran yang sudah pernah ada dan di ceritakan kembali agar semua yang mempunyai akses untuk itu sampai ke pusat untuk bersatu untuk Riau Maju dan Makmur. [Aris Aruna,ST].