Medan - Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) yang jatuh pada hari Jum'at, tanggal 9 Desember 2022, Aliansi Rakyat Anti Korupsi Sumatera Utara (ARAKSU) menggelar Aksi di depan Mapoldasu, kantor Kejatisu, kantor Menkumham Sumut dan BWS Cipta Karya.

Zulkifli Ketua LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia Pembaruan Nasional (Penjara PN) Sumatera Utara mengatakan bahwa ALAKSU yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat antara lain DPD LSM Penjara PN, DPP Satu Betor, Gerakan Pemuda Marhaenis Kota Medan, KSMN, KTM, KRA melaksanakan HAKORDIA Tahun 2022 dengan Tuntutan Aksi :

1. Jadikan Sumatera Utara menjadi Pemerintahan yang beraih yang bebas dari KKN

2. Tangkap dan Penjarakan Anggota DPRD Sumatera Utara Periode 2009 - 2014 & 2014 - 2019 yang belum di proses KPK dalam Proses oleh KPK dalam kasus Interpelasi Gatot Pujonugroho (termasuk pengumpul uang, pemberi dan yang mengembalikan uang) begitu juga dengan ASN dan pengusaha yang sudah di periksa oleh KPK

3. Tangkap dan Penjarakan SKPD yang menyerahkan uang kepada mantan Walikota Medan (Eldin)

4. Usut Tuntas Proyek yang di duga asal jadi di BWS Cipta Karya (jika dilanggar)

5. Usut Tuntas Pekerjaan 2,7 T di Pemprovsu

6. Mendukung Polda Sumut menelusuri Aliran Dana Judi Online APIN BK

5. Usut Tuntas Terbitnya HGU yang belum Clean and Clear

"Kita berharap HAKORDIA 2022 menjadi langkah awal menciptakan Sumatera Utara menjadi Pemerintahan yang beraih yang bebas dari KKN," ujarnya

Lanjut Zulkifli dirinya menemukan adanya Indikasi pekerjaan yg tdk sesuai dengan hasil temuan di lapangan yang kami tinjau antara lain :

Pertama,  Plank anggaran nya bisa dua ABPN dan ISDB

Kedua,  Sudah melebihi batas waktu pekerjaan 

"Banyaknya nya kami tinjau ke lokasi jalan langgar kelurahan Tegal Sari ll kecamatan Medan Area kota Medan, banyaknya yang rusak pekerjaan pisik drainase dan besi kontrol saluran tdk ada ,taman  yg di kerjakan tidak baik kami lihat dan alat permainan anak anak nya kami lihat kondisi nya tidak layak,
Alamat perusahaan PT tigalapan Adam internasional tidak jelas , dua kali DPP LSM PENJARA PN Pusat menyurati perusahaan PT tigalapan Adam internasional yang Lampung Utara tdk ada sama sekali,
Kami duga ada permainan kerjasama bagaimana kenapa perusahaan PT tigalapan Adam internasional bisa memenangi pekerjaan ini," jelasnya

Dirinya juga meminta agar pihak Kapolda Sumut untuk bisa memanggil dan memeriksa perusahaan dan instansi pemerintah yang mengerjakan proyek 10 M tersebut, bahkan plank anggaran nya bisa dua muncul.

"ARAKSU meminta Kapoldasu Usut Dugaan Korupsi Proyek bernilai 10 M di BWS Cipta Karya."   pungkasnya. **