Kabar Jakarta - Sebuah video yang diunggah dibeberapa Medsos Bupati Kepulauan Meranti HM Adil yang menyebut pegawai Kementerian Keuangan “iblis atau setan” memantik sejumlah pujian dari warga Riau, namun sebaliknya dari pihak Kementerian Keuangan malah menyebut apa yang disampaikan oleh Bupati Adil adalah ngawur dan menyesatkan.

Bupati HM Adil dalam sebuah video yang dilihat kabarriau.com memprotes Keras DBH Migas di Hadapan Pejabat Kemendagri saat itu, “Jangan Diambil Lagi Minyak di Kepulauan Meranti Itu!”.

Tak ayal apa yang disampaikan Adil saat secara terbuka dalam rapat koordinasi yang dihadiri pejabat Kementerian Dalam Negeri di Pekanbaru, Kamis (8/12/2022) kemarin itu membuat Kementerian Keuangan keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Adil tersebut, namun kegalauan Adil terhadap daerahnya mendapat banyak respon positif warga Riau dan bahkan mendukung pernyataan Bupati Meranti tersebut.

Menurut warga Riau, “pernyataan Adil itu sebagai bentuk kekecewaannya terkait klaim dana bagi hasil (DBH) Migas yang diperoleh oleh Kepulauan Meranti sebagai daerah penghasil migas sangat kecil, sementara hasil buminya dikeruk pusat.

Dalam sebuah video yang beredar menurut Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, dilihat redaksi kabarriau pada Minggu (11/12/22), “Kementerian Keuangan telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian ESDM dalam pendistribusian dana bagi hasil (DBH)”.

"Dana yang dipakai bukan untuk daerah penghasil saja, tapi juga daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kesejahteraan bersama-sama," terang Yustinus.

Menurutnya, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan DBH tersebut pada tahun 2022 transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 872 miliar ke Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jumlah tersebut menurut Yustinus, setara dengan 75 persen dari APBD Kepulauan Meranti. Bahkan dana itu adalah 4 kali lipat dari pendapatan asli daerah (PAD) Kepulauan Meranti yang hanya sebesar Rp 222 miliar.

"Untuk itu, kepada saudara Muhammad Adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas," kata Yustinus.

Sementara itu dalam riuhnya penyataan Adil ini membuat Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang Migas Indonesia (APJPMI) Aris Aruna, ikut bersuara.

“Sebenarnya, desakan Pak Bupati dengan sedikit anggaran dan kemiskinan masyarakatnya itu wajar ditengah daerahnya kaya dengan sumber daya alam dan karenanya saya duga beliau (Adil,red) sudah tidak tahan lagi. Jadi meledak meletuplah saat beliau bicara keuangan daerah,” kata Aris dalam cuitannya disalah satu Group WhatsApp, dilihat redaksi kabarriau.com Minggu (11/12/22) siang. 

Dia menyarankan, “Sebaiknya Pak Dirjen tinggal jawab,terima kasih atas info kondisi kabupaten Pak Bupati itu, namun dia selaku juru bayar negara berdasarkan aturan yang ada selayaknya menjawab seperti itu saja”.

“Kalau ada yang salah dalam perhitungan misalnya karena produksi naiknya besar maka mari kita koreksi sama-sama,” saran Haris,

Dan kaltanya lagi “kalau regulasi pembagian belum sesuai bagi daerah penghasil silahkan gugat peraturan. Akan lebih cantik dialognya. “Kalau malah serang balik justru memicu masalah baru nanti,” kata Haris yang dikenal sejumlah kalangan sebagai petroleum engineer yang sudah beraktivitas lebih dari 25 tahun jam terbang itu.**