Medan - Dalam rangka Memperingati Rangka Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2022, Dinas Pendidikan Sumatera Utara membuka Stan di Gelang Olah Raga (GOR) di Gedung Serbaguna di Jalan Pancing, Kota Medan, Selasa (29/11/2022). 

H. Asren Nasution Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara mengatakan bahwa dalam rangka memperingati hari Anti Korupsi sedunia dirinya berkomitmen akan menciptakan Integritas di Dinas Pendidikan Sumatera Utara menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 

"Ini niat kuat kita,  sudah kita masukkan dalam 7 (tujuh)  perintah harian Kadisdik Sumatera Utara,  Sesuai dengan arahan pimpinan KPK tadi perlu di lakukan antipisasi sedini mungkin sehingga terwujud Integritas menuju WBK,  dan kedepannya akan di lakukan briefing ke seluruh jajaran di Dinas Pendidikan Sumatera Utara," ungkapnya

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengakui bahwa Sumut masuk rangking dua dalam hal korupsi paling banyak di Indonesia.

Pengakuan itu disampaikan Edy Rahmayadi saat menyampaikan sambutannya di acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022.

Edy mengatakan, dirinya sempat bertanya-tanya dari enam provinsi yang ada di wilayah supervisi I, Sumut yang terpilih menjadi tuan rumah.

"Di satu pihak saya berpikir dari enam provinsi, kenapa Sumut yang jadi tuan rumah? Saya bertanya kepada pak Edy Suryanto (Ketua Penitia Hakordia) dan saya mengkaji-kaji,"

"Ternyata Sumatera Utara masih ranking dua Pak Ketua DPRD. Kedua terbanyak korupsinya," ujar Edy dalam sambutannya di acara road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022 di lapangan Astaka, Jalan Pancing, Kota Medan, Selasa (29/11/2022). 

Edy pun mengatakan, momen ini menjadi pengingat bagi Sumut untuk terus berbenah.

"Mungkin ini merupakan suatu sentakan untuk kita. Dan insyaallah sama-sama kita bersikap positif untuk ini," katanya.

Dikatakan mantan Pangkostrad itu, dirinya selalu mengingatkan kepala daerah untuk menghindari beberapa peluang melakukan korupsi.

Di antaranya pengadaan barang dan jasa (PBJ), penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, penggelembungan anggaran, jual beli jabatan, gratifikasi dan suap.

"Ini kita rayakan sebagai momen evaluasi kita semua. Korupsi bukan hanya milik KPK, korupsi adalah milik kita semua," ujarnya.

Adapun enam peserta Hakordia di wilayah supervisi I yakni Provinsi Sumut, Aceh, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu dan Kepulauan Riau.

Edy juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering hadir ke Sumut untuk mengingatkan kepala daerah agar tidak melakukan korupsi.

"Ketika menginginkannya seperti mudah bagi saya, tapi ketika dilakukan kenapa saya merasa sulit sekali. Untuk itu sering-sering Bapak kesini untuk mengingatkan kami," ungkap Edy di hadapan pimpinan KPK Alexander Marwata.

Adapun pelaksanaan Hakordia, digelar pada 29-30 November 2022 di beberapa lokasi di Sumut dengan rangkaian acara talkshow, pemutaran film antikorupsi untuk siswa SMA, dan kampanye antikorupsi.**