Kabar Politik - Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menyebutkan caresnya Prabowo memegang teguh ideologi Pancasila, sebab, sejak umur 18 tahun, Prabowo menandatangani kontrak dengan negara untuk mempertahankan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

Disinggung masalah ajang petraungan idiologi Pancasila dengan Khilafah dinilainya itu penyataan ketakutan kubu seberang.

"KIta tidak sependapat dengan pernyataan mantan Ketum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono yang menyatakan Pilpres ini adalah ajang pertarungan ideologi Khilafah dan Pancasila, pernyataan Hendropriyono itu "hoaks"," katanya, Jumat (29/3/19).

"Jadi bagi kami Pancasila itu sudah final. Saya ingin menjawab sekaligus pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan dan juga saudara Hendropriyono, kedua orang tokoh pendukung Pak Jokowi yang terlihat panik. Luhut membangun narasi yang menyatakan akan ada upaya mengganti ideologi Pancasila, lalu ditambah Hendropriyono bilang Pilpres ini adalah pertarungan khilafah dan ideologi Pancasila. Saya rasa pernyataan mereka berdua adalah publik hoaks kalau menuduh kami akan mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah," kata Andre.

Dia menilai pernyataan kedua tokoh itu menakuti rakyat dan berbahaya. Menurut Andre, keduanya menciptakan narasi sehingga muncul ketakutan di tengah masyarakat.

Andre juga menuding sejumlah pengurus TKN Jokowi-Ma'ruf pernah menuding Prabowo didukung HTI dan mendukung Islam radikal.

"Mulai Rommy, menuduh Pak Prabowo didukung oleh HTI. Lalu Hasto Sekjen PDIP bilang kami didukung oleh Islam radikal. Ini mengonfirmasi bahwa ada strategi yang terstruktur, masif yang direncanakan oleh kubu Pak Jokowi untuk membangun narasi dan opini bahwa kami didukung Islam radikal dan HTI," kata Andre.

Terkait hal ini juga akan disampaikan dalam debat capres pada Sabtu (30/3) besok karena sesuai dengan tema salah satu debat yaitu ideologi.

Sementara mengenai tema pertahanan, Andre mengatakan Prabowo akan menyampaikan bahwa jika terpilih menjadi presiden, Prabowo tak akan mengembalikan dwifungsi TNI. Hal ini dinilai sebagai sebuah kemunduran terhadap demokrasi dan reformasi.**