Wenry A. Putra - Siang tadi TGIPF Tragedi Kemanusian Kanjuruhan yang dipimpin oleh Menkopolhukam Mahfud MD telah menyampaikan laporan hasil investigasinya kepada Presiden Joko Widodo. Menurut hasil invvestigasi TGIPF, gas air mata yang ditembakkan oleh Polisi menjadi penyebab utama kematian massal suporter Aremania.

Sebelumnya Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Dedi Prasetyo menyatakan kematian massal suporter Aremania bukan disebabkan oleh gas air mata, melainkan; kekurangan oksigen, desak-desakan, dan bertumpuk-tumpukkan. Pernyataan Kadiv Humas Polri tersebut mengkesampingkan fakta yang disaksikan masyarakat bahwa, gas air mata yang ditembakkan Polisi ke tribun suporter menjadi penyebab utama kematian massal.

Irjen (Pol) Dedi Prasetyo bukan sekali atau dua kali mengeluarkan pernyataan kontroversial di tengah-tengah masyarakat, misalnya membantah hasil investigasi media Amerika Serikat The Washington Post (dirilis 6 Oktober 2022) yang menyebut setidaknya terdapat 40 tembakan gas air mata saat terjadinya tragedi kemanusiaan Kanjuruhan. Menurutnya, bantahan tersebut didasari oleh apa yang disampaikan oleh Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo bahwa, terdapat sebelas tembakan gas air mata. Kemudian, investigasi The Washington Post juga diperkuat oleh investigasi media DetikX (dirilis 11 Oktober 2022) yang menyebut terdapat 48 tembakan gas air mata.

Pernyataan demi pernyataan kontroversial Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Dedi Prasetyo ini asumsi atau dalam rangka membela diri? Irjen (Pol) Dedi Prasetyo terlihat terburu-buru membantah, tapi investigasi tersebut harusnya ditampung dan menjadi masukan untuk Polri. Oleh karena itu, saya mendesak Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo mengambil sikap untuk mengevaluasi Irjen (Pol) Dedi Prasetyo beserta jajarannya, karena pernyataan Kadiv Humas Polri tersebut mendahului adanya hasil investigasi TGIPF yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo dan pastinya semakin memperburuk citra Polri di mata masyarakat dan dunia internasional.

Sebelumnya pada saat dialog Kopi Party Movement dengan tema “LACAK DAN TINDAK SUMBER-ALIRAN UANG 303 SAMBO (Rabu 28 September 2022) di kawasan Pejaten, seluruh pembicara dan peserta sepakat mendesak penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK agar segera menindaklanjuti temuan PPATK terkait aliran dana Rp 155 triliun dari judi online yang diduga turut mengalir ke sejumlah oknum anggota Polri.

Temuan PPATK tersebut memperkuat adanya dugaan keberadaan konsorsium 303 yang melibatkan Ferdy Sambo Cs. Keesokan harinya (Kamis 29 September 2022), Divisi Humas Polri melalui Kabag Penum Kombes (Pol) Nurul Azizah menjawab desakan di atas dengan menyatakan konsorsium 300 tidak ada. Tapi, keesokan harinya (Jum’at 30 September 2022) Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo tampil seorang diri mengumumkan kepada masyarakat bahwa, Polri telah membentuk tim gabungan bersama PPATK untuk mengusut aliran dana terkait konsorsium 303. Dalam pernyataannya juga Kapolri menyebut telah menganalisa 329 rekening, 202 rekening sudah diblokir, dan 10 orang tersangka berstatus DPO yang diduga terlibat kelompok judi online kelas atas.

Pernyataan tegas Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo patut diapresiasi karena semangat transparan berkeadilan yang menjadi konsep presisi. Hal ini berbeda dengan pernyataan Divisi Humas Polri melalui Kombes (Pol) Nurul Azizah sehari sebelumnya yang tidak transparan dan presisi terkait jaringan 303.

Oleh karena itu demi mewujudkan Polri yang memiliki semangat transparansi berkeadilan dan presisi, kami mendesak Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo agar mengevaluasi Divisi Humas Polri.

“SELESAIKAN TUGAS DENGAN KEJUJURAN, KARENA KITA MASIH BISA MAKAN NASI DENGAN GARAM.” — Kapolri ke 5, Jenderal (Pol) Hoegeng Iman Santoso.**

Oleh: Juru Bicara, Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAM – Indonesia) periode 2012-201, Wenry A. Putra.