Medan - Rahmadayah Aktifis yang pernah bergabung di Gerakan Medan Berkah mendatangi kantor Lurah Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru karena menemukan masalah penyaluran bansos yang tidak merata. Dia menemukan banyak warga yang berada di kantong kemiskinan dan masyarakat miskin terdampak kenaikan BBM di wilayah tersebut memerlukan bansos dan sangat layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah dalam bentuk apapun.

Menurut Rahmadsyah kasus seperti ini sangat sering ditemukan di daerah lain atau daerah kumuh yang merupakan kantong-kantong kemiskinan.

"Ini hampir terjadi di semua tempat selama daerah kumuh khususnya Daerah Aliran Sungai Babura di Jalan S. Parman, bahwa di antara warga tadi ada yang dapat, ada yang tidak, Jadi ini masih macam-macam di lapangan," ujarnya.

Rahmadsyah menerangkan, masalah belum meratanya bansos ini disebabkan oleh data yang belum sempurna.

Kata dia, DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) harus disempurnakan, melalui updating data lapangan yang harus dicermati dan disempurnakan.

Menurut dia, DTKS merupakan data yang harus didasari oleh realita kenyataan di lapangan. Karenanya, data lapangan perlu disempurnakan agar program-program bansos dari pemerintah bisa akurat dan tepat sasaran diterima warga yang membutuhkan.

"Jangan sampai ada warga yang mestinya itu sebagian besar dia harus dapat, karena masuk kelompok enclave (daerah kantong) keluarga miskin ekstrem, banyak warga sangat layak tetapi tidak mendapatkan bantuan atau pembagiannya tidak merata. Padahal mestinya mereka harus dapat," ujarnya.

Lebih lanjut, Rahmat meminta kepada pihak Kementerian Sosial (Kemensos) bersama-sama Dinsos Kota Medan, agar segera menangani penyempurnaan data, dirinya berharap Dinas Sosial Kota Medan agar penyempurnaan data DTKS harus benar-benar melihat realita di lapangan. Karena, dengan menetapkan data dari lapangan, masalah penyaluran bansos yang tidak merata bisa diatasi.

"Data pokoknya harus terus disempurnakan, dicek di lapangan kayak apa sih sebetulnya realita di lapangan. Tidak cukup dengan angka kemudian main kuota, tempat ini dikasih sekian tanpa berangkat dari angka kemiskinan atau kenyataan di lapangan," ujarnya.

"Saya berharap Pemko dan DPRD Medan bisa mencari Solusi dan berkoloborasi sehingga diantara warga miskin bisa saling cemburu, khususnya di kantong kemiskinan ekstrem dan kemudian di cari jalan keluarnya,"pungkasnya.**