Pernyataan Mahfud MD Soal Demokrasi Indonesia Tidak Baik, LaNyalla; Harus Disikapi Serius

Pernyataan Mahfud MD Soal Demokrasi Indonesia Tidak Baik, LaNyalla; Harus Disikapi Serius

Jakarta - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta semua pihak serius dalam menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menegaskan jika demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Karena menurut LaNyalla, demokrasi merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

“Demokrasi itu adalah alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kalau demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja, maka kesejahteraan rakyat pasti juga terganggu,” kata LaNyalla, Senin (19/9/22).

Lebih lanjut LaNyalla mengutip pernyataan Mahfud yang menyebut berdasarkan hasil perhitungan KPK, 84 persen kepala daerah di Indonesia dibiayai cukong untuk maju pilkada. Imbasnya, setelah terpilih, para calon kepala daerah ini akan memberi imbalan balik kepada cukong yang membiayainya tersebut.

Pernyataan Mahfud tersebut senada dengan pernyataan Ketua DPD RI dalam beberapa kesempatan. Bahkan LaNyalla menyoal semakin menguatnya peran Oligarki Ekonomi dalam mendisain pemimpin nasional.

Untuk itu, LaNyalla menawarkan Peta Jalan agar Indonesia kembali kepada Demokrasi Pancasila. Demokrasi yang sesuai dengan karakter dan watak bangsa dengan ideologi Pancasila.

“Kita sebenarnya sudah punya sistem sendiri, yaitu Demokrasi Pancasila. Tetapi kita tengelamkan dan kita copy paste sistem demokrasi liberal yang diterapkan negara-negara di barat. Akibatnya justru kita tidak baik-baik saja,” jelasnya.

Menurut LaNyalla, yang perlu dilakukan bangsa ini hanya menyempurnakan Demokrasi Pancasila yang sudah kita miliki dengan adendum. Agar praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru tidak terulang.

“Tetapi sekarang kita terjebak dalam demokrasi prosedural saja. Tetapi tidak dalam kualitas. Karena fakta masih terjadi kecurangan Pemilu maupun Pilkada di sana-sini. Bahkan ada yang terstruktur, massif dan sistematis,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya Menko Polhukam sekaligus Ketua Dewan Pakar KAHMI Mahfud MD mengutip pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa untuk maju sebagai calon kepala daerah tak sekadar butuh modal pintar, tapi butuh uang yang fantastis. Bila tak punya uang, katanya, maka sulit untuk terpilih.

“Kata Pak Bahlil tadi, coba kamu pintar tapi enggak punya uang, enggak bisa kepilih. Itu kata pak Bahlil tadi. Itulah demokrasi jual beli,” kata Mahfud.

“Dan hasil simulasi saya dengan anak-anak LSM, lanjutnya, kalau hitung-hitungan KPK, 84 persen kepala daerah terpilih karena cukong. "Itu angka dari KPK. Jadi demokrasi kita tidak sehat,” tutup Mahfud.**