Medan - Pada tahun 2022 ini pemerintah mematok subsidi BBM Rp 502,4 triliun, yang terdiri dari subsidi energi Rp 208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp 293,5 triliun. Saat ini subsidi Pertalite hanya tersisa 6 juta kiloliter dari 23 juta kiloliter subsidi yang disepakati hingga akhir 2022.

Dalam Keterangan Persnya, Rahmadsyah mengatakan bahwa salah satu alasan Pemerintah menaikkan Harga BBM salah satunya adalah Penyaluran BBM tak tepat sasaran dan dirinya menemukan sejumlah masalah yang menyebabkan bahan bakar minyak bersubsidi atau BBM subsidi tak tepat sasaran atau dinikmati para Penimbun Solar, Bahkan di kutip dari salah satu media online Direktur BBM BPH Migas, Patuan Alfon, mengatakan, dari hasil pemantauan BPH Migas selama ini, kebanyakan penyelewengan penyaluran BBM bersubsidi yang terjadi dalam bentuk penimbunan, Minggu (11/9/2022)

"Ya memang kebanyakan itu ditimbun dan dilarikan ke konsumen-konsumen yang tidak berhak," kata Rahmadsyah

Lanjut Rahmadsyah seharusnya Pemerintah tidak perlu buru buru menaikkan harga BBM karena dampaknya terhadap masyarakat apalagi rakyat miskin

"Harusnya Pemerintah bersihkan dulu para mafia Penimbun Solar ini, jangan terburu terburu menaikkan harga BBM, karena sampai saat ini ada pengusaha yang di duga menimbun solar di Kota Medan tak pernah tersentuh hukum" ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Kenaikan BBM sangat berdampak kepada masyarakat, terutama kepada buruh, petani, nelayan dan masyarakat marjinal khususnya emak-emak. Selain daya beli masyarakat yang menurun, dampak naiknya BBM telah masuk ke ruang-ruang politik,hukum dan strata sosial lainnya.

Aksi demonstrasi yang dilakukan Forum Rakyat & Aktivis Sumatera Utara pada Jumat (9/9/2022) di PT.Pertamina Patra Niaga Jalan Yos Sudarso Medan, merupakan aksi kekecewaan rakyat atas kenaikan BBM yang mencapai 31 persen "teriak massa", meskipun rakyat/pendemo sadar bahwa yang didapatkan hanyalah jawaban-jawaban normatif yang tidak memuaskan namun ini harus terus menerus dilakukan agar pemerintah sadar,

Ironinya dalam menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi, tak jarang sering terjadi benturan dengan aparat kepolisian maupun TNI dalam pengawalan dan keamanan, "kata Johan Merdeka. dalam orasinya.

“Kami berharap agar General Manager PT.Pertamina dapat menjembatani ke Pemerintah Pusat untuk membatalkan kenaikan BBM. Aksi kami disini hanya menuntut keadilan untuk rakyat. Jangankan kami yang susah untuk membelanjai anak-anak kami, termasuk uang transportasi anak sekolah, ASN juga sudah merasa kesusahan akibat kenaikan BBM ini,” ujar Rahmat selaku dari Forum Rakyat & Aktivis Sumut di Pertamina UPMs I Medan, Jumat (9/9/2022)

Pendemo meminta agar GM PT.Pertamina turun menemui mereka, Tetapi karena desakan para pendemo, akhirnya Manager Humas PT.Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, Taufikurrahman mau menemui para pendemo.

Adapun tuntutan Forom Rakyat & Aktivis adalah sebagai berikut :

1. Mendesak  agar Ir.Joko Widodo selaku Presiden untuk mengevaluasi Pejabat Utama dan Jajaran komisaris PT. Pertamina atas kerugian BUMN.

2.Mendesak DPR RI segera membentuk Pansus atau Panja kenaikan harga BBM. 

3.Kami meminta pembatalan kenaikan BBM yang diikuti normalisasi harga-harga yang sudah terlanjur naik

“Kami akan mencoba menjembatani kenaikan harga BBM ini ke Pemerintah Pusat,” jawab Taufikurrahman.

Akhirnya para pendemo menyerahkan semua berkas tuntutan mereka ke Manager Humas PT.Pertamina untuk ditindak lanjuti GM PT.Pertamina dan sekaligus menuju DPRD sumut.

Di Gedung DPRD Sumut Massa aksi membentangkan spanduk besar berisi Desakan agar Porkopimda Sumut Menolak Kenaikan BBM, DPR RI segera bentuk Pansus dan Negara bangkrut bukan karen Subsidi untuk rakyat.

Aksi berjalan tertib dan lancar, tampak ikut serta dalam massa aksi penanggung jawab aksi aktivis dan pegiat sosial Saharuddin dan lainnya.

Saharuddin mengatakan akan mempersiapkan aksi lanjutan pada 15 September 2022 dengan massa yang lebih besar.

"Kita Akan Bawa Massa yang lebih besar Apabila BBM masih mengalami kenaikan" pungkasnya

Tampak hadir dalam massa Aksi Tersebut

1. Ahmad Rizal,  Presidium FPPK

2. Iwan Syahputra Masyarakat Medan Utara

3. Rusli Darma Ginting, Ketua LSM Galaksi Sumut

4. Iqbal Al Fansyuri, Laskar Awali

5. Ade, Lembaga KIAMAT

6. Johan Merdeka, Satu Betor

7. Budiyanto, Masyarakat Belawan

8. Anshari, Mahasiwa UINSU

9. Rosmawati, Ketua Srikandi DPD LSM Penjara PN Sumut

10. Zulkifli, Ketua DPD LSM Penjara Sumut

11. Joharis Lubis, Akademisi

12. Azhari Sinik, LIPPSU.**