Sumut - Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Riau dinilai banyak kalangan belum maksimal untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat desa, pasalnya dana BUMDes ini diduga disalah manfaatkan oleh sejumlah oknum Kades di Riau.

Menanggapi keluhan sejumlah warga di Kampar, Riau, dimana dana BUMdes dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis pribadi Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Provinsi Riau Syofian SH, MH., dikonfirmasi belum mau menjawab. Bahkan untuk menjawab konfirmasi tersebut Syofian beberapa kali mencoba “ingkar janji” ingin mendatangi kantor kabarriau/babe di Kota Pekanbaru guna memberikan keterangan.

Konfirmasi tersebut sebelumnya terkait laporan tokoh masyarakat yang juga merupakan mantan Kades Desa Domo, Abu Rawis, yang menyebut pengelolaan Dana BUMdes yang diperuntukan oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada Kas BUMDes di Desa Domo, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau kurang transparan.

"Tidak ada keterbukaan Kepala Desa Domo Firmansyah kepada masyarakatnya. Berapa sih besaran dana yang diperuntukan oleh Pemerintah kepada BUMDes desa Domo," kata Rawis, Sabtu (12/2/22) lalu.

Sementara Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai pengembangan BUMDes belum maksimal untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat desa. Oleh sebab itu, dia meminta aparatur desa lebih serius menjalankan BUMDes. Karena, BUMDes menjadi harapan untuk meningkatkan ekonomi pedesaan dan menggeliatkan berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, wisata desa, usaha ultra mikro dan usaha lainnya.

"Kunci pengembangan BUMDes memang ditangan Kepala Desa. Mereka memang dituntut untuk lebih inovatif dalam mengembangkan setiap jenis usaha yang ada di desa sebab merekalah yang tahu potensi dan keunggulan desanya," tutur LaNyalla, Selasa (23/8/22) kemarin.

LaNyalla yakin dengan terobosan-terobosan baru dalam pengembangan perekonomian desa, perusahaan besar di wilayah sekitar bersedia berkolaborasi dengan BUMDes untuk mengembangkan sektor-sektor yang potensial.

"Jadi jangan terpaku pada aliran dana desa dan bantuan-bantuan lainnya. Harus lebih banyak berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti swasta yang mempunyai program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR)," ungkap dia.

Dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, lanjut LaNyalla, akan dapat mewujudkan struktur perekonomian nasional yang kokoh, berkembang, dan berkeadilan. "Pembangunan desa merupakan pertaruhan pembangunan Indonesia di masa depan. Jika desa kuat pasti Indonesia semakin mudah maju," pungkasnya pada redaksi kabarriau/babe melalui pesan WhatsApp.**