Pekanbaru - Bukan cuma sekali, sepengetahuan publik “gertak sambal” yang disampaikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada bawahannya.

“Ini yang kedua kalinya Jenderal bintang 4 ini menyampaikan dihadapan jajarannya namun buktinya minim,” kata Kepala Suku Yayasan Anak Rimba Indonesia (ARIMBI) Mattheus S, Minggu di Kantor rembuk ARIMBI di Jalan Durian Kota Pekanbaru.

Ungkap Mattheus, “pertama pada 27 Oktober 2021 saat penutupan pendidikan Sespim di Lembang, Jawa Barat, Listyo Sigit Prabowo mengatakan ‘Kalau tak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya akan saya potong”.

“Pesan yang berupa peringatan keras itu langsung mengangkat kepercayaan masyarakat kepada Polisi. Tetapi itu tidak digubris, alih-alih menjadi peringatan keras kepada jajarannya, ucapan Kapolri itu ternyata dianggap anak buahnya hanya ‘gertak sambal’ saja,” kata Mattheus.

Faktanya beber Mattheus, peristiwa penodaan terhadap institusi kepolisian justru kerap terjadi. Abuse of power atas nama Kepolisian terkesan semakin sering dilakukan oleh oknum-oknum internalnya. Yang paling teranyar adalah peristiwa pembunuhan berencana Brigadir Josua Hutabarat oleh Irjen Ferdy Sambo,” kata Mattheus yang sudah 4 kali melaporkan kasus Pidana Lingkungan ke Mapolda Riau ini.

Pasca pengungkapan kasus pembunuhan yang menghebohkan itu kata Mattheus, sejumlah fakta kebusukan internal kepolisian yang selama ini tertutup rapat jadi terkuak. Seperti tak terelakkan lagi bisnis haram para oknum-oknum Polisi turut terbongkar, mulai dari perjudian, narkoba, seks bebas maupun makelar kasus.

Sambungnya, “dan ini kali kedua Kapolri ‘menggertak’ jajarannya. Kata Dia (Kapolri-red)  tidak memberikan toleransi dan akan mencopot Kapolda, Kapolres, Kapolsek dan pejabat Mabes Polri jika kedapatan terlibat dengan perjudian, narkoba, seks bebas dan makelar kasus”.

“Saya tidak memberikan toleransi kalau masih ada kedapatan, pejabatnya saya copot, saya tidak peduli apakah itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda saya copot. Demikian juga di Mabes tolong untuk diperhatikan akan saya copot juga,” kata Jenderal Sigit dalam keterangannya dilihat Mattheus, Kamis (18/8/22).

Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkeyakinan dari sekitar 430 ribu personel Polri, masih banyak personel-personel Polri yang baik, untuk itu Kapolri mengajak jajarannya agar menunjukkan kinerja yang baik kepada masyarakat.

Menanggapi fenomena baru Polri dibawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu ulas Mattheus, Yayasan Anak Rimba Indonesia (ARIMBI) juga meyakini hal senada. Bahwa dari 430 ribu personel Polri tentu masih banyak yang baik dan berprestasi.

“Yang baik pasti ada, apalagi yang berprestasi pasti banyak. Tetapi tak dapat dipungkiri kalau faktor kedekatan atau nepotisme selama ini lebih kental dalam mendudukkan pejabat mulai dari Mabes Polri, Kapolda hingga Kapolres. Lalu yang baik dan berprestasi dapat apa ?” ujar aktivis lingkungan ini.

Lanjutnya lagi, Jika Kapolri serius dengan ucapannya, kami dari ARIMBI menantang Kapolri agar mencopot Kapolda Riau. “Alasannya ada. Sejumlah kasus pidana lingkungan yang kami laporkan ‘mandek’ dan terkesan dimanfaatkan oleh oknum tertentu menjadi pintu negosiasi. Contohnya, Laporan Pencemaran Limbah TTM oleh PT Chevron Pacific Indonesia, Laporan Dumping Limbah (sampah) di Pantai Mekong Kepulauan Meranti oleh Bupatinya, Laporan tindak pidana lingkungan pada kegiatan normalisasi sungai Bangko di Rokan Hilir. Semua kasus lingkungan ini tidak jelas tindak lanjutnya,” beber Mattheus.

Bahkan, lajut Mattheus lagi, pihaknya telah bersurat ke Bareskrim Mabes Polri agar melakukan Supervisi penangan laporan tersebut. “Tetapi mafianya kan di internal, makanya laporan apapun itu dari masyarakat, ya mohon maaf nggak akan naik dong,” sindir Mattheus.

Baru-baru ini, kasus dugaan illegal mining oleh PT. Batatsa Tunas Perkasa (PT.BTP), PT. Bahtera Bumi Melayu (PT.BBM) dan PT. Rifansi Dwi Putra ramai dipublikasi oleh Polda Riau. di awal-awal kasus ini memanas dan seolah-olah akan dinaikkan karena illegal mining ini masuk dalam Program Prioritas Kapolda, tetapi sekarang malah “Senyap”.

“Dari penelusuran saya, itu (ilegal mining-red) adalah laporan internal, makanya dari awal saya yakin itu tidak akan naik ke penyidikan. Kalau Polda Riau tidak cukup bukti, kami punya kok. Tetapi ini kan kemudian diduga sengaja dikondisikan. Nah, apakah ini kinerja yang baik ? Jadi kembali ke pernyataan pak Kapolri tadi, ARIMBI meminta agar mencopot Kapolda Riau dan jajarannya karena tidak becus menagani laporan masyarakat dan menggantikannya dengan yang lebih baik dan berprestasi,” kata Mattheus.

Menurut Mattheus, sudah saatnya Polri berbenah diri dengan membersihkan kotoran di internalnya, tentunya dengan sapu yang bersih juga. Agar kepercayaan masyarakat kepada Polri kembali meningkat.

“Kita juga mendukung semangat pak Kapolri itu dengan harapan kedepannya kinerja Polisi akan lebih baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat,” pungkas Mattheus.**