APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2021 SILPA 1.14 T

Angka Kemiskinan Tinggi, Perda Penanggulangan Kemiskinan Tak Efektif :  Ada Apa?

Angka Kemiskinan Tinggi, Perda Penanggulangan Kemiskinan Tak Efektif :  Ada Apa?

Photo : Logo 17 Agustus Hari Kemerdekaan RI ke 77

Medan - Informasi yang di himpun berdasarkan sumber  Kemensos RI, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Medan; Ruta 127.283,

Keluarga 134.807, Individu 537.570. Total penduduk 2.460.858 jiwa data BPS. Ada 19,364% DTKS dengan bahasa lain masyarakat miskin kota.


Saat ini, hampir 20 persen masyarakat miskin di Kota Medan dari jumlah penduduk berkisar 2,4 juta jiwa.

Rahmadsyah Aktifis yang tergabung dalam Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) mengatakan Pemko Medan melalui organisasi perangkat daerah (opd) terkait melakukan upaya agar angka kemiskinan kota dapat diminimalisir. Minggu (21/8/2022)

"Dibutuhkan Koloborasi yang kuat antar OPD hingga ke tingkat kepala lingkungan bagaimana program Pengentasan kemiskinan agar Rakyat Kota Medan bisa lepas dari Kemiskinan" pungkasnya.

Lanjut Rahmadsyah mengatakan bahwa sudah ada Perda Kota Medan Nomor 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan terus di sosialisasikan oleh Pejabat tapi angka kemiskinan masih tinggi dan rakyat kota medan belum juga lepas dari kemiskinan.

Dirinya juga bingung kenapa APBD Kota Medan di Tahun Anggaran 2021 bisa punya SILPA sebanyak 1.14 Triliun padahal menurutnya program pengentasan kemiskinan bisa di serap dengan anggaran tersebut untuk menekan angka kemiskinan.

"Angka Kemiskinan masih tinggi, tapi APBD Kota Medan Tahun 2021 SILPA sebesar 1.14 T, kita juga punya perda penanggulangan kemiskinan yang tiap tahun di sosialisasikan oleh Anggota Dewan, Ada apa?" ungkap Rahmad penuh tanya.

Rahmad juga berharap Koloborasi Badan Amil Zakat (Bazda) Kota Medan dan Lembaga Amil Zakat dan Dana Corporate Social Responbility (CSR) Perusahaan sebenarnya bisa mampu membuat rakyat Kota Medan keluar dari kemiskinan.

"Jargon Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat tidak hanya terkesan Lips Service, tapi harus di implementasikan dengan koloborasi dalam rangka pengentasan kemiskinan" pungkasnya.**