Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, mengatakan kata-kata Menteri BUMN Erick Thohir tentang sinergitas antara BUMN dengan swasta bahkan UMKM hanya sebagai omong kosong alias hanya bermanis bibir atau lips service, karena faktanya telah banyak terjadi main tunjuk langsung antar Anak Usaha BUMN.

"Sepanjang Permen BUMN Nomor 08 Tahun 2019 tidak direvisi, omongan Erick Thohir hanya lips service, artinya lain diomongkan lain pula kenyataannya. Kata lain mungkin cocok dia seperti ‘menjual kecap’," ungkap Yusri, Senin (15/8/22) malam.

Dijelaskan Yusri, Permen itu lah yang selama ini menjadi biang kerok dan menjadi alasan pembenar bagi BUMN untuk melakukan penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa ke anak dan cucu perusahaan BUMN itu.

"Menurut saya sinergi antar BUMN bukan barang haram dan tak masalah main tunjuk langsung, tetapi khusus untuk pekerjaan yang tidak dimiliki teknologinya oleh swasta nasional dan lokal, apalagi menguasainya," ulas Yusri.

Alhasil, kata Yusri, terlihat di program Sinergi Inkorporasi di lingkup Subholding PT Hulu Energi Pertamina. Pengadaan barang dan jasa di sub holding itu menjadikan Permen BUMN tersebut sebagai tameng untuk mencekik swasta nasional dan lokal melalui penunjukan langsung pekerjaan bernilai triliunan Rupiah ke anak dan cucu perusahaan sub holding upstream itu.

"Sependek pengetahuan saya tujuan sinergi itu untuk saling penguatan untuk bisa bersaing untuk proyek proyek dengan menggunakan tehnologi tinggi dan bersaing di pasar global. Bukan makan di lahan sendiri," kata Yusri.

Jika makan di lahan sendiri, kata Yusri, untuk apa direksi anak usaha BUMN memakai tenaga profesional. "Pakai saja anak SMA. Yang penting SVP dan VP ataupun managernya yang memang mumpuni," kata Yusri.

Lagi pula, ulas Yusri, jika untuk disuapi makan di lahan sendiri, untuk apa ada sampai lima komisaris di anak perusahaan-perusahaan BUMN itu? "Makanya ada istilah komisaris Bakortiba, alias tiap hari baca koran saja kerjanya akhir bulan terima gaji," kata Yusri.

Selain itu, sambung Yusri, akan timbul dampak negatif yang membuat anak usaha BUMN jadi lemah dalam berkompetisi. "Seperti anak manja yang selalu disuapi, sehingga rentan kena penyakit, karena lemah pertahanan dirinya," ungkap Yusri.

Menurut Yusri, konsep sinergi inkorporasi yang dijalankan oleh Subholding PT PHE yang digagas oleh Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PHE, Oto Garnita harus ditinjau ulang.

"Kami sangat meyakini, Sinergi Inkorporasi ini lah biang masalah yang nyaris membabat habis semua pekerjaan di lingkup PHE yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh swasta nasional dan lokal," ungkap Yusri.

Lagi pula, kata Yusri, Sinergi Inkorporasi itu pula yang memberikan andil besar atas tidak efisiennya proses bisnis di Pertamina secara keseluruhan.

"Muaranya sama-sama kita rasakan sekarang, harga BBM kita kemahalan, stocknya pun tidak ada lagi. Jadi lah masyarakat teraniaya dengan antre berjam-jam hanya untuk membeli BBM dengan uang mereka sendiri," tutup Yusri.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan sinergitas yang dibangun antar BUMN dikhawatirkan mematikan pengusaha swasta. Untuk itu, dirinya bicara kolaborasi antara perusahaan pelat merah dan swasta harus saling menguntungkan.

"Ketika saya instrospeksi mengenai BUMN, yang dianggap menara gading, benar, sinergitas BUMN justru menjadi kuku yang tajam mematikan para pengusaha," katanya dalam Indonesia Retail Summit 2022 di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (15/8).

Erick mendorong agar BUMN dapat membangun ekosistem yang saling menguntungkan antara perusahaan pelat merah maupun perusahaan swasta, terutama level kecil dan menengah.

Diakui juga bahwa dirinya sejak awal selalu mengingatkan pimpinan BUMN dan para pengusaha lainnya untuk sama-sama membantu pelaku UMKM.

"Kita juga BUMN memberi percontohannya dulu, di mana BUMN terus mendukung yang namanya UMKM, tidak hanya di pendanaan tetapi pendampingan, tentu perlunya akses pasar. Akses pasar tentu yang lebih penting para sahabat pengusaha, baik di ritel ataupun di Kadin, kita mencoba berkolaborasi," imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak anti terhadap asing. Hanya saja fondasi ekonomi Indonesia yang berdasarkan ekonomi kerakyatan harus menjadi fondasi.**