Jakarta - Di saat bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite agak langka di berbagai SPBU akibat jebolnya kuota subsidi dan Pertamina tidak mau rugi, di saat bersamaan tampaknya Pemerintah akhirnya terpaksa 'lempar handuk'. Pemerintah akhirnya akan memilih menaikan harga beberapa jenis BBM dan LPG 3 kg dengan tujuan mengurangi beban subsidi energi yang saat ini sudah jumlah totalnya sudah mencapai Rp 502 triliun.

"Itu pilihan sangat sulit dari beberapa pilihan sulit yang ada, meskipun dampaknya akan luar bisa menaikan harga-harga barang di saat lemahnya daya beli rakyat akibat pandemi Covid19 adalah suatu keniscayaan, karena kantong Pemerintah memang lagi bokek, apa boleh buat," ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Minggu (14/8/22).

Sehingga program digitalisasi 5518 SPBU seluruh Indonesia bernilai Rp 3,6 triliun oleh PT Telkom patut dipertanyakan efektifitasnya yang awalnya digagas bisa mengendalikan penggunaan BBM subsidi tepat sasaran terbukti tidak berfungsi, bahkan Kepala BPH Migas Fansurullah Asa  saat itu pernah bersurat resmi ke KPK  untuk diaudit tehnologinya, namun tidak ada realisasinya entah apa alasannya, kata Yusri.

Indikasi lainnya, menurut  Yusri, semakin nyata setelah Presiden Jokowi mengungkapkan untuk kelima kalinya bahwa tidak ada negara yang mampu mensubsidi sebesar itu dalam kondisi global saat ada ancaman krisis energi dan krisis pangan serta krisis keuangan akibat dampak perang Rusia dengan Ukraina.

Hal itu tegas diucapkan kembali oleh  Presiden Jokowi di hadapan semua Pimpinan Lembaga Tinggi Negara yang diundang ke Istana Presiden pada Jumat (12/8/2022). Hadir di antaranya Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua Makamah Konstitusi, Ketua Makamah Agung, Ketua BPK dan Ketua Komisi Yudisial.

Setelah itu, entah disuruh atau engak ?, "Anehnya lagi, yang mengumumkan rencana kenaikan BBM ini bukannya Menteri ESDM, tetapi Menteri Investasi BKPM Bahlil yang bukan tupoksinya, atau memang sudah tukar posisi?," heran Yusri.

Pasalnya, kata Yusri, Bahlil mengucapkan itu kepada media pada Jumat (12/8/2022), bahwa jika harga minyak dunia di atas USD 100 per barel dan Pemerintah tetap menahan harga jual BBM Pertamina, maka subsidi Pemerintah bisa mencapai Rp 600 Triliun, karena asumsi di APBN hanya USD 63 perbarel dengan nilai tukar rupiah 14.750 perdolar. 

Sebelumnya, lanjut Yusri, Presiden Jokowi juga sudah pernah menyampaikan hal itu di hadapan forum silahturami PPAD (Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat) di Sentul Jawa Barat pada hari Jumat (5/8/2022). Jokowi mengatakan, subsidi tersebut ditujukan untuk beberapa jenis barang. Antara lain LPG 3 kg dan tarif listrik dengan kapasitas di bawah 3.000 VA, serta Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang kini dijual Rp 7.650.

"Kita patut bersyukur Alhamdulillah kalo bensin di negara lain BBM harganya sudah Rp 32 ribu, Rp 31 ribu, di Indonesia pertalite masih Rp 7.650," kata Jokowi.

Terkait hal itu, Yusri berpendapat agak kurang tepat jika Presiden Jokowi membandingkan harga BBM kita dengan negara lain yang menjual Rp 31 ribu perliter itu. "Sebab, tidak sepadan atau tidak 'apple to apple', atau jangan-jangan presiden dibisikan yang salah oleh pembisiknya," kata Yusri.

Kami takutnya, pembantu pembantu Presiden ini punya agenda masing masing untuk 2024, sehingga bisa terjadi sebelumnya telah  memberikan masukan yang menyesatkan bagi Presiden, ini yang harus diwaspadai.

Begitu juga soal kesulitan PLN dalam memenuhi kebutuhan batubara sebagai energi primernya, hampir 60 % dari seluruh pembangkit listrik PLN menggunakan batubara, akibat perubahan UU Minerba nomor 3 tahun 2020, hilang kesempantan BUMN Tambang dan anak usaha PLN bisa menguasai 7 tambang raksasa PKP2B milik taipan batubara yang sudah berakhir kontraknya, akibatnya PLN terjebak mengemis pasokan batubara berupa kewajiban DMO (Domestic Market Obligation), harus diusut siapa pembisik Presiden sehingga mau menyetujui perubahan UU Minerba itu ?, geram Yusri.

Cilakanya lagi, lanjut Yusri, ada komentar Menteri BUMN Erick Thohir bahwa tidak tepat membandingkan harga BBM Pertamina dengan Malaysia.

"Jadi Erick mau dibandingkan dengan negara mana? Sebutkan dong dengan negara mana tepatnya dibandingkan, bukan asal membantah," tanya Yusri penuh heran.

"Apa Erick Thohir lupa bahwa janji kampanye Jokowi sebelum terpilih jadi presiden pada 2014, bahwa jelas dikatakan bahwa jika terpilih jadi Presiden, Jokowi akan membesarkan Pertamina mengalahkan Petronas, nah  janji itulah yang ditunggu realisasinya oleh publik," kata Yusri.

Jadi, tegas Yusri, membandingkan harga BBM Indonesia dengan Malaysia, jauh lebih tepat dari negara lainnya, karena karakteristiknya hampir sama-sama sebagai net importir juga.

"Hanya kita angka import sudah mencapai sekitar 60% dari total komsumsi nasional yang katanya hari ini sudah mencapai 1,5 juta barel perhari, tetapi kalau Malaysia hanya sekitar 20% importnya," kata Yusri.

Selain itu, sambung Yusri, beda pola distribusi Pertamina memang jauh lebih rumit dari pada Malaysia, karena negara kepulauan, pola distribusi paling rumit di dunia tidak bisa dibantah.

"Jadi soal beban biaya distribusi saja yang berbeda, beban itupun selisihnya tidak terlalu signifikan terhadap harga keekonomian BBM, yang signifikan adalah harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah serta biaya pengolahaan di kilang" ungkap Yusri.

Seharusnya, ulas Yusri, dicari akar masalah apa penyebab harga keekonomian BBM Pertamina jauh lebih tinggi dibandingkan harga BBM Malaysia.

"Harus diketahui, selain ada komorbid atau penyakit bawaan Pertamina yang rentan terhadap posisi harga minyak mentah dunia, ternyata proses bisnis di Pertamina tidak efisien dari hulu ke hilir," kata Yusri.

Menurut Yusri, ada pun komorbidnya, antara lain beberapa kontrak-kontrak LNG jangka panjang yang saat ini sudah disidik KPK, pembelian Participating Interest (PI) blok migas di luar negeri yang dananya bersumber dari penjualan global bond Pertamina yang katanya sudah mencapai USD 10 miliar diduga indikasi hengkinya kental, oleh sebab itu pernah ditolak Ahok sebagai Komut, fokus saja eksplorasi didalam negeri lebih baik.

"Selain itu diduga terjadi juga proses 'hengki pengki' atas proses akuisisi PI tersebut, termasuk tidak efisiennya kilang kilang Pertamina, Biaya Pokok Produksinya (BPP) tinggi, mungkin akibat kilangnya sudah tua tua, proyek RDMP (Refinery Development Master Plan)  tak ada duitnya," kata Yusri.

Lebih lanjut Yusri menjelaskan, ternyata tidak efisienya proses bisnis Pertamina secara menyeluruh juga berimbas langsung ke masyarakat sangat dirugikan sebagai pengguna BBM, yaitu  tidak bisa menikmati  harga BBM murah dan berkualitas yaitu standar Euro 4. Terbukti BBM Pertamina yang memenuhi standar Euro 4 hanya jenis Pertamax Turbo dan Pertamina Dex, selebihnya standar Euro 2.

"Jelas ini jadi penyebab buruknya kualitas udara di kota-kota besar Indonesia, tentu yang menjadi korban adalah kesehatan masyarakat di pinggir jalan yang menghirup udara kotor itu bisa menimbulkan penyakit, padahal mereka bukan pengguna langsung BBM," kata Yusri.

Perlu diketahui, kata Yusri, pada tahun 2018 menjelang berlangsung acara Asian Games di Jakarta, CERI pernah diundang khusus oleh Menteri LHK Siti Nurbaya untuk membahas dampak kualitas BBM Pertamina yang masih standard Euro 2 yang menyebabkan kualitas udara buruk dan  masyarakat penghirup udara di pinggir jalan bisa berpotensi terjangkit penyakit kangker.

"Saat pertemuan itu, Ibu Menteri LHK hanya didampingi oleh Dirjen Pencemaran Udara, Ir Karliansyah. Pada prinsipnya Ibu Menteri sangat kuatir terhadap kualitas BBM Pertamina berpotensi merusak kesehatan masyarakat, itu ada hasil penelitiannya," kata Yusri.

Akibat sangat prihatinnya Ibu Menteri, sambung Yusri, kami disarankan membuat surat resmi terkait hal tersebut kepada Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, agar menjadi perhatian serius Pemerintah.

"Tetapi faktanya proyek Upgrading Kilang Pertamina atau GRR (Gross Root Refenery) yang direncanakan bisa menghasilkan BBM kualitas Euro 5  hingga saat ini molor semuanya, maka kualitas BBM kita memang menyedihkan," kata Yusri.

Dijelaskan Yusri, jika dibandingkan harga BBM di Indonesia dengan  Malaysia saja, periode 3 Agustus 2022 hingga 11 Agustus 2022, BBM Pertamina sudahlah sangat mahal dan buruk kualitasnya.

"Data terakhir ini menunjukkan bahwa, harga jual BBM jenis RON 95 di Malaysia hanya RM 2.05 atau Rp 6.850,-perliter, diesel RM 2.15 atau Rp 7200,- perliter ( kedua jenis tersebut ada subsudi RM 2,05 perliter), serta harga Gasoline RON 97 tanpa subsidi seharga RM 4.55 atau Rp 15.200 perliter (1RM = Rp 3.340 ), kata Yusri.

Lebih lanjut kata Yusri, harga Gasoline Ron 97 berkualitas Euro 5 Malayasia tanpa subsidi ini jika dibandingkan dengan harga keekonomian Pertalite Rp 17.200 saja tentu perbedaannya seperti bumi dengan langit, meskipun dijual Rp 7.650 perliter di SPBU, karena disubsidi Pemerintah Rp 9.500 perliter.

"Coba buka apa yang telah dikatakan Dirut Pertamina Nicke Widyawati di media Kompas, 11 Juli 2022. Bahwa PT Pertamina Patra Niaga terpaksa menjual Pertalite Rp 7.650 perliter, seharusnya Rp 17.200 perliter. Ini buktinya BBM standar Euro2 tetapi jauh lebih mahal dari Gasoline Ron 97 standard Euro 5 di Malaysia di harga Rp 15.200 perliter," kata Yusri.

Padahal, kata Yusri, Gasoline 95 Malaysia sudah Euro4 dengan kandungan sulfur 50 ppm. Kualitasnya jauh di atas Pertamax 92 yang masih Euro2 dengan kandungan sulfur masih 500 ppm. "Ini sangat menyedihkan," ucap Yusri.

Parahnya lagi kata Yusri, setelah terbentuk holding dan subholding, sistem pembelian minyak mentah dan produk BBM kembali ke sistem sebelum ISC terbentuk pada September 2008 oleh Arie Soemarno.

Jadi, kata Yusri, kehandalan kilang dan proses pembelian minyak mentah, melalui ISC subholoding PT Kilang Pertamina International dan pembelian produk melalui ISC (Integrated Supply Chain) yang sekarang di bawah Subholding PT Pertamina Patra Niaga ( PT PPN).

"Kedua fungsi ISC Subholding tersebut di bawah koordinator Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Holding, Mulyono," kata Yusri.

Jika merujuk keterangan Corsec PT PPN Irto Ginting dan Pjs Corsec PT Kilang Pertamina International Mila Suciani yang dikonfirmasi oleh CERI pada Jumat (5/8/2022), rerata setiap hari PT PPN import gasoline sekitar 400.000 barel perhari, dan PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) mengimport minyak mentah dari berbagai negara sejumlah sekitar 400.000 barel perhari.

"Karena PT KPI hanya menyerap produksi minyak mentah dalam negeri sekitar 563.000 barel perhari dari total produksi minyak mentah nasional saat ini hanya sekitar 616.000 barel perhari meskipun ada janji angin sorga petinggi migas bisa mencapai 1 juta barel produksi minyak ditahun 2030.Tetapi  Irto Ginting tak menjawab ketika kami kejar pertanyaan mana lebih murah jika PT PPN import produk BBM dari Singapore dibandingkan belanja dari PT Kilang Pertamina," kata Yusri.

Menurut Yusri, diamnya Irto Ginting secara implisit bisa diartikan benar bahwa harga BBM produk kilang Pertamina lebih mahal.

Jadi, kata Yusri, pola pembelian model begini menurutnya ikut menyumbang ketidak efisiensinya Pertamina.

"Bisa jadi kemahalan hasil produk kilang terpaksa harus dibeli oleh PT Pertamina Patra Niaga (PPN). Maka wajar jika cash flow PPN akhir-akhir ini berdarah-darah selama harga minyak dunia tinggi, tetapi ketika tidak diperkenankan menaikan harga jual BBM umumnya di SPBU," ulas Yusri.

"Selain itu, kami menemukan ada dugaan pengaturan tender pengadaan LPG 3 kg untuk kebutuhan jangka panjang 5 tahun yang diduga diatur pada saat menjelang hari lebaran tahun 2019, bahkan sudah sempat kami laporkan ke petinggi KPK lewat pesan whastapp, tetapi entah mengapa tidak direspon?" heran Yusri. 

Sebagai bukti lain soal tidak efisiennya kilang Pertamina, hal tersebut bahkan pernah diakui sendiri oleh Dwi Sutjipto kala menjabat sebagai Dirut Pertamina tahun 2016 silam. Bahkan saat itu, Pertamina telah mengirimkan minyak mentah milik Pertamina dari Libya dan Irak ( West Qurna 1) ke kilang milik Exxon di Singapura.

"Kebijakan itu menurut Dwi Sutjipto kala itu menghemat biaya pengolahan Pertamina mencapai hingga Rp 132 miliar per bulan, jejak digitalnya ada" kata Yusri. 

"Bahkan, Ibu Nicke pada tahun 2020 di saat awal pandemi Covid19, ketika harga minyak mentah jatuh di bawah USD 20 perbarel, harga produk BBM diluar negeri jauh lebih murah dari harga produk kilang Pertamina, sempat Nicke berucap apa perlu kilang Pertamina dihentikan operasinya? Karena saat itu harga produk BBM sangat murah dibandingkan harga keekonomian BBM dari Kilang Pertamina," sambung Yusri.

Artinya, kata Yusri, sistem pembelian ISC dan tidak efisiennya kilang, pola tunjuk langsung sesama anak usaha di balik topeng Sinergi Inkorporasi, kontrak jangka panjang LNG dan pembelian PI (Participating Interest) blok migas diluar negeri yang diduga penuh hengki pengki, itu semua merupakan komorbidnya Pertamina.

Terbukti, hasil produksi minyak Pertamina Hulu International dari 13 negara hanya 97.000 barel perhari, tidak signifikan dengan uang Pertamina yang sudah digelontorkan sekitar USD 10 miliar, bandingkan saja dengan produksi minyak Blok Rokan 161.000 barel perhari.

"Sehingga Pertamina rentan jika harga minyak mentah terlalu tinggi atau terlalu rendah melampaui batas psikologis BPP yang tidak efisien baik di hulu maupun di hilir," kata Yusri.

Menurut Yusri, jika Pertamina belum bisa efisien, wajarkah rakyat menanggung beban jika Pemerintah menyetujui Pertamina boleh menaikan harga BBM nya ? 

"Dimana letak keadilan bagi semua rakyat Indonesia yang harusnya bisa menikmati harga BBM terjangkau dan berkualitas tidak merusak kesehatan masyarakat luas," kata Yusri.

*Pola Tunjuk Langsung Sesama anak Usaha Praktek Bisnis Tidak Sehat*

Kondisi pengadaan barang dan jasa dari sektor hulu ke hilir akibat Peraturan Menteri BUMN nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan BUMN yang dibuat oleh Eric Thohir ikut menyumbang ketidak efisienan itu.

"Sebaiknya minimalkan proses tunjuk langsung antara sesama BUMN maupun anak usahanya, kecuali untuk keahlian khusus atau menggunakan tehnologi yang belum dimiliki oleh pihak swasta nasional tidak menjadi masalah, namun jika pekerjaan remeh temeh seperti persiapan lokasi bor juga main tunjuk langsung ini namanya sontoloyo,  perkiraan kami bisa hilang efisiensinya dari 10% hingga 15% bagi Pertamina jika penujukan langsung itu tetap dilakukan," kata Yusri.

Karena, kata Yusri, Permen BUMN itu selain bertentangan dengan UU nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, harus digugat.

"Faktanya banyak anak-anak usaha Pertamina mensubkontrakan sebagian besar nilai pekerjaan tersebutnkepada kontraktor migas nasional yang kompetensi dan pengalaman jauh lebih unggul dari anak usaha Pertamina, bahkan ada disubkontrak lagi kebawah, maka bisa dibayangkan kualitas akhir dari pekerjaan itu akibat subkon sampai tangan ketiga,  sehingga timbul pertanyaan kami ini BUMN mau membina atau membinasakan sektor jasa kontraktor migas nasional," tanya Yusri.

Terbaru, kata Yusri, dua minggu yang lalu pihaknya telah mengungkapkan adanya topeng Sinergi Inkorporasi yang digagas oleh Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Subholding PT Pertamina Hulu Energi Oto Gurnita.

"Proses penunjukan langsung antar anak dan cucu perusahaan dari rencana senilai USD 2,16 miliar atau Rp 32,4 triliun, kemudian menjadi target prioritasnya USD 738 atau setara Rp 11,07 triliun," imbuh Yusri.

Padahal, kata Yusri, CERI sejak 25 Juli 2022 telah mengirim surat mohon Konfirmasi kepada Direktur SDM Penunjang Bisnis PT PHE Oto Garnita.

"Namun hingga hari ini dia bungkam terkait pertanyaan kami itu, proyek Sinergi Inkorporasi idenya dari mana dan apakah sudah dibuat kajian dampak buruknya bagi dunia jasa konstruksi migas swasta nasional, termasuk apakah ada kepentingan dengan oknum timses kandidat Capres 2024 yang rumornya rajin mengganggu direksi-direksi BUMN?".

Dari dokumen Sinergi Inkorporasi yang dimiliki CERI, anak anak usaha Pertamina, yaitu PDC menguasai 121 paket, PT Elsa 89 paket, PT PDSI 36 Paket, PBAS 67 paket, ETSA 45 paket, PGSOL 30 paket, PTK 44 paket, EFK 43 paket, PATLOG 31 paket, PKJ 31 paket, PKG 33 paket, PGNMA 18 paket, IAS 28 paket, PIS 2 paket, EFN 12 dan PKT 14 paket serta lainnya 91 paket.

Tragisnya, beberpa pola sinergi antar anak usaha ini diduga ada yg fiktif, contohkan kasus PT PGSOL Solution yang lagi disidik Kajati DKI dan Kasus antara Kilang Balongan dengan PT Indopelita Aircraft Service  anak usaha PT Pelita Air Service terkait dugaan pengadaan Aplikasi dan Software Fiktif yang disidik Kejati Banten, sekarang sudah masuk proses persidangan di Pengadilan Negeri Banten.

Oleh sebab itu,  kami memberikan apresiasi tinggi kepada Dirut PT PGN Tbk Haryo Yunanto yang pada 5 Agustus 2022, Subholding PT PGN Tbk telah bersurat ke Subholding lainnya di Pertamina Holding untuk tidak melibatkan PT PGAS Solution diproyek proyek didalam group Pertamina melalui Sinergi Inkorporasi, PT PGAS Sulution supaya fokus saja dalam proyek jaringan gas (jargas) yang telah ditugasin oleh Pemerintah harus cepat terealisasi.

Jadi langkah Dirut PGN Tbk inilah yang  harusnya ditiru oleh Direksi Subholding Pertamina lainnya,tutup Yusri.**