Medan - Ratusan abang betor (becak motor) yang tergabung dalam DPP Satu Betor menggelar unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis, Kamis (23/6/2022).

Kedatangan mereka untuk menagih janji Wali Kota Medan. Ia menuntut bantuan yang hingga saat ini belum direalisasikan untuk isteri mereka pada Desember 2021 lalu.

Johan Merdeka, Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Angkutan Transportasi Umum Becak Bermotor
(DPP SATU BETOR), di dampingi Indra Mingka Ketua LKLH Sumut dan Zulkifli Ketua LSM Penjara PN Sumut mengatakan betor, Becak Bermotor yang merupakan salah satu sarana transportasi umum yang hingga hari ini masih menjadi salah satu pekerjaan alternatif dan merupakan pilihan terakhir dalam memenuhi nafkah keluarga sehari – hari, haruslah menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kota Medan, dalam hal iini adalah Walikota ataupun Gubernur dikarenakan pada tahun 2004 sudah dinyatakan sebagai ICON KOTA MEDAN oleh Bapak Abdillah, yang waktu itu menjabat sebagai Walikota Medan.

"Sudah 18 tahun berlalu setelah Becak Bermotor diremajakan dan dijadikan Icon Kota Medan, Pemko Medan (Walikota) terkesan acuh, tidak peduli dan tidak mau tahu. Padahal Icon Kota Medan lainnya seperti Istana Maimun, Kantor Pos, Mesjid Raya, Tjong Avie, dsbnya begitu sangat diperhatikan dengan dikeluarkannya anggaran dari APBD Kota Medan untuk perbaikan, perawatan maupun pemugaran setiap tahunnya." ungkapnya

Lanjut Johan mengatakan tentu saja dalam waktu 18 tahun ini Walikota Medan maupun Pemerintah harusnya lebih serius memberikan perhatiannya kepada Becak Bermotor, baik terhadap angkutannya, pengemudinya, istri beserta anak-anaknya yang masuk dalam kategori rakyat miskin perkotaan yang ada di Kota Medan yang kita cintai ini.
 
"Tapi apa lacur, Becak Bermotor di Kota Medan ini sudah banyak yang tidak layak beroperasi, seperti bak becaknya yang sudah hancur, ada yang seksinya miring, ada yang seperti rumah berjalan, mesinnya yang seperti mesin boat, dsbnya, namun dikarenakan himpitan ekonomi, mau tidak mau, yang penting bisa bawa hasil pulang ke rumah, walaupun 10 ribu rupiah, terkadang tidak membawa hasil apapun, ditambah lagi situasinya diperparah dengan hadirnya Angkutan Transportasi Online dan Angkutan Bus Trans Metro Deli serta Pendemi Covid – 19" paparnya
    
Dalam Orasinya Johan mengatakan bahwa kesedihan mendalam abang-abang betor begitu terasa ketika Dinas PU melakukan kerja yang tidak beres di sejumlah titik di Kota Medan, pembangunan Drainase yang tidak becus terkesan menghambur-hamburkan APBD Kota Medan yang merupakan uang rakyat, seperti yang terjadi di Jalan Karya Wisata, Multatuli, dan sebagainya.

"Harusnya uang tersebut bisa dialihkan untuk Peremajaan Becak Bermotor. Apalagi Dinas PU mendapatkan serapan anggaran sebesar 1 Triliun lebih di tahun 2022 ini. Kenapa Peremajaan Betor tidak dipikirkan oleh Walikota ? apa perlu ribuan betor turun ke jalan menuntut  peremajaan tersebut ?" teriak Johan dalam orasinya

Johan juga mengatakan bahwa Kesan sombong yang tak pantas juga dilakukan Dinas Koperasi Kota Medan yang telah mendzhalimi dan menyepelekan surat yang berbulan-bulan tidak ada balasan, apakah dikarenakan becak bermotor adalah masyarakat miskin dan bodoh sehingga surat kami tidak ditanggapi dan dianggap sebelah mata oleh Dinas Koperasi Kota Medan ??? 
"Sungguh sangat diskriminatif, harusnya pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan terbaik buat rakyatnya, begitu bobrok kah administrasi di Dinas Koperasi Kota Medan ini, sampai sebegitunya" teriak Johan dalam orasinya

Sementara Indra Mingka Ketua LKLH Sumut dalam orasinya mengatakan sakit hati abang betor bertambah dengan REVITALISASI LAPANGAN MERDEKA yang akan dilakukan yang tentu saja menghabiskan UANG RAKYAT hingga ratusan miliar serta pernyataan Bobby Nasution akan menjadikan Betor sebagai angkutan wisatawan dan menjanjikan Istri-istri abang betor usaha, namun hingga hari ini belum ada kejelasannya 

"Anggaran 400 miliar untuk revitalisasi lapangan merdeka perlu di pertanyakan, masih banyak yang lebih urgen dengan anggaran sebesar itu bisa di gunakan untuk kesejahteraan dan peremejaan betor di Kota Medan" ujarnya

Para Pebetor satu persatu melakukan orasi sambil menunggu Walikota Medan untuk menerima Aksi mereka.

Dalam Orasinya DPP SATU BETOR (Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Angkutan Transportasi Umum Becak Bermotor) menyampaikan sikap sebagai berikut :

1. MENOLAK REVITALISASI Lapangan Merdeka sebelum ada kejelasan terkait Peremajaan Betor.
Realisasikan janji Bobby Nasution dihadapan ratusan abang-abang Betor pada aksi 19 Desember 2022 yang lalu yang akan membantu Istri-istri abang Betor.
Realisasikan segera Janji Bobby Nasution yang akan menjadikan Betor sebagai angkutan wisatawan.

2. Copot, Tangkap dan Penjarakan Kepala Dinas PU yang melakukan pengerjaan Drainase yang tidak beres di sejumlah titik yang ada di Kota Medan, yang terkesan menghamburkan uang negara/uang rakyat.
Lakukan peninjauan di objek yang dikerjakan Dinas PU yang tidak beres di sejumlah titik di Kota Medan.

3. Evaluasi dan Copot Kepala Dinas Koperasi Kota Medan yang menyepelekan dan memandang sebelah mata surat yang diajukan ke Dinas Koperasi beberapa bulan yang lalu oleh Koperasi Satu Betor Sejahtera.

4. Hentikan penggusuran tanpa solusi terhadap Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Buku Bekas Lapangan Merdeka atas kedatangan Bapak Presiden Jokowi nantinya.

Tampak Kadis Koperasi, Kadis Sosial dan Kadis Perhubungan Kota Medan yang ingin menerima aspirasi Pedagang tapi di tolak oleh Pedagang sehingga akhirnya Aulia Rahman Wakil Walikota Medan mendatangi peserta Aksi.

Aulia Rahman mengatakan bahwa dirinya sebagai Wakil Walikota akan menyampaikan apa yang di sampaikan Pernyataan Sikap Peserta Aksi kepada Walikota Medan

"Apa yang di bacakan terkait pernyataan sikap Abang Betor akan kami sampaikan ke Pak Walikota Medan" ungkap Aulia Rahman.

Kemudian setelah mendengar Pernyataan dari Aulia Rahman, Peserta Aksipun membubarkan diri dengan Photo bersama Wakil Walikota Medan dan saling bersalaman.**