Medan - SATU BETOR dan LKLH melakukan Aksi Unjukrasa di halaman Dinas Pekerjaan Umum Medan, Selasa (7/6/2021)

Aksi ini murni dilakukan atas keprihatinan warga atas kondisi drainase yang selama ini diamati oleh para abang becak, 

Abang becak setiap melintasi jalan jalan kota Medan, jadi tak guna heran jika abang becak mengetahui keberadaan drainase yang sudah selesai dikerjakan, drainase yang sudah dikorek sampah dan material, Drainase yang tumpat, dan drainase yang sedang dikerjakan, 

Penyampaian pendapat didepan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sekitar pukul 14. 30 Wib terlihat puluhan aparat Kepolisian dari Polsek Sunggal untuk menjaga keamanan dan ketertiban jalan aksi 

Orasi pertama disampaikan Ketua LKLH Sumut Indra Mingka berlangsung hanya 15 menit didampingi Ketua Johan Merdeka,

Indra Mingka mengatakan ada beberapa catatan kami  tentang Drainase terutama pekerjaan tahun 2021 seperti di jalan HM. Yamin, menurut kami kuliatas pekerjaan sangat jelek, aspek lingkunga tidak diperhatikan, pekerjaan tidak tapi terkesan asal jadi, 

"Bukanya mempercantik dan memperindah jalan HM Yamin, malah memperjelek, jika tidak percaya lihat sendiri dilapangan dan pekerjaan Drainase di Jalan Karya Wisata Medan Johor" ungkapnya

Berikutnya orator juga menyinggung kegiatan pembersihan drainase yang dilakukan 5 UPT, sebab Pemko Medan memiliki lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum dengan wilayah kerja meliputi 21 kecamatan, 

Ada sekitar 1.514 genangan Banjir yang menyebar di Kota Medan itu pernyataan Walikota Medan Bobby Nasution dimedia Medcom.id, judul berita "Sistem Drainase Buruk, 1.514 Titik di Kota Medan Tergenang Banjir. Antara - 27 Nov 2021, 

"Bobby itu dilantik sampai saat ini sudah 1,3 tahun menjadi Walkot Medan sudah berapa titik genangan banjir yang teratasi, tidak tekena banjir lagi, ini harus jelas" kata Indra Mingka, 

Selanjutnya, Abang Becak dibawah naungan DPP Satu Betor pernah bermaksud ikut berpartisipasi dukung Bobby Nasution  untuk Medan Tanpa Banjir ( Medan Tanjir) mengandeng LKLH Sumut mencoba menawarkan Kampanye Setiap Saat untuk  Konservasi Drainase melalui abang becak tapi Pihak Dinas PU tidak menanggapi usulan tersebut dan abai, 

"Kami  audiensi sekitar bulan februari 2022 ke Dinas PU Medan rencana mau ketemu Kadis, tapi kita diarahkan ke Kabid Drainase diterima diruangan yang berabu, kita minta ada alat infokus untuk bahan persentasi tapi tidak bisa disediakan, sehingga audiensi terkesan cakap yang tidak serius, pelayan dikantor PU itu asalan" papar Indra Mingka dalam oraainta

Orasi berikutnya ditutup oleh Johan Merdeka pimpinan DPP Satu Betor jelas menyampaikan bahwa Anggaran 1,2 Trilyun yg digelontarkan untuk mengatasi banjir Kota Medan akan menjadi perhatian kami, 

"Itu harus dimonitoring, kalau tidak akan berkelok - kelok anggaran itu seperti drainase" ungkap Johan Merdeka, 

Lanjut Johan mengatakan bahwa para abang becak ini akan saya perintahkan untuk mengambil vidio kondisi drainase disetiap sudut kita Medan ini dan akan kita publikasikan Agar Walikota Medan mengetahui kinerja anak buahnya, 

"Kita akan buat video konten tentang kondisi Drainase yang ada di Kota Medan, biar pak Wali tahu" jelasnya

Pengunjukrasa diterima oleh setingkat Staf Bagian Umum PU Kota Medan Edy Susilo, beliau menyampaikan bahwa Kadis tidak berada ditempat, berikutnya menyarankan agar kembali menyampaikan surat audiensi untuk bisa bertemu Kadis PU Kota Medan 

Johan Merdeka mengungkapkan kekecewaannya karena hal aspirasi setingkat Staf itu tidak bisa menjawab aspirasi dan memberi keputusan dan akan menyampaikan dengan pimpinan, 

"Aksi hanya di terima Staff, kita akan membangun dialog dengan Dinas PU dan melayangkan surat beberapa hari ini" katanya

Sampai akhirnya Pengunjukrasa membubarkan diri dan balik kanan sekitar pukul 15. 00 Wib.

Gibson Panjaitan Kabid Drainase Dinas PU Kota Medan mengatakan bahwa sebelumnya dirinya pernah mengikuti pertemuan dengan LKLH di kantor Walikota Medan, dirinya kegiatan yang di usulakan oleh LKLH

"Kemaren saya hadir di pertemuan di LKLH di Kantor Walikota Medan, saya sangat mendukung tapi belum ada regulasi yang mengatur untuk menampung di APBD, tapi bisa berkordinasi ke Kelurahan dengan Dana Kelurahan" pungkasnya.**