Tokyo - Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida berencana menghadiri pertemuan puncak NATO yang dijadwalkan akhir Juni di Spanyol.

Dilansir the japantimes, sumber dari pemerintah Jepang Sabtu (5/6/22) waktu setempat menyebutkan, “kehadiran Kishida merupakan sebuah perkembangan yang akan menjadikannya pemimpin Jepang pertama yang ambil bagian dalam pertemuan aliansi Barat.

“Kehadiran Kishida dalam acara pada tanggal 29-30 Juni di Madrid itu tergantung pada situasi politik domestik menjelang pemilihan Majelis Tinggi yang kemungkinan akan diadakan 10 Juli,” kata sumber itu.

Melalui partisipasi Kishida dalam KTT NATO, para pejabat berharap Jepang akan memperkuat koordinasi dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa dalam menanggapi perang Rusia di Ukraina dan kemungkinan kontinjensi atas Selat Taiwan.

Kishida berencana melakukan perjalanan ke ibu kota Spanyol setelah menghadiri pertemuan puncak tiga hari Kelompok Tujuh negara industri mulai 26 Juni di Jerman, menurut sumber tersebut.

“Australia, Selandia Baru dan Korea Selatan juga telah diundang untuk menghadiri KTT NATO sebagai negara mitra di kawasan Asia-Pasifik,” demikian jelas sumber ini.

Korea Selatan telah menyuarakan Jepang tentang pertemuan langsung pertama antara Kishida dan Presiden Yoon Suk-yeol di sela-sela KTT, kata sumber tersebut, karena kedua negara telah berjuang untuk meningkatkan hubungan yang tegang oleh ketidaksepakatan mengenai masalah masa perang.

Kishida dan Yoon bahkan sudah mengadakan pembicaraan melalui sambungan telepon pada bulan Maret lalu setelah Yoon memenangkan pemilihan presiden, “beliau setuju untuk bertemu langsung pada tanggal yang lebih awal,” katanya.

Kehadiran Jepang dan negara-negara non-NATO lainnya akan memberikan pesan solidaritas yang kuat kepada masyarakat internasional atas krisis Ukraina.

Namun, ada pandangan beragam di pemerintah dan Partai Demokrat Liberal yang berkuasa atas partisipasi Kishida karena jadwal KTT NATO berbenturan dengan kampanye resmi yang diperkirakan akan dimulai pada 22 Juni untuk pemilihan Majelis Tinggi.

Beberapa pejabat pemerintah berpendapat bahwa diplomasi puncak Kishida dengan para pemimpin Barat dan Indo-Pasifik membantu meningkatkan dukungan publik untuk koalisinya yang berkuasa.**