Medan - Pelatihan Bimtek yang dibuat oleh Lembaga Studi Membangun Bangsa (LSMB) di Garuda Plaza Hotel Sisingamangaraja pada hari Jum'at (25/5/2022) terkesan seperti menghambur-hamburkan uang negara.

Kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) tersebut di ikuti oleh kurang lebih 300 peserta dari 6 Kecamatan yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) 

Amatan awak media saat berada dalam Aula Rajawali yang berada di lantai 2 Garuda Plaza Hotel ternyata pesertanya lebih sedikit yang masuk di ruang pelatihan hanya sekitar lebih kurang 50 an peserta.

Pandapotan Siregar, Tokoh Pemuda Paluta yang juga Sekjen Komando Inti Mahatinada (KOTI) Pemuda Pancasila Kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA) mengatakan dirinya merasa aneh melihat Bimtek saat ini terkesan menghambur hamburkan uang negara karena jumlah peserta di duga
tidak sesuai dengan yang menghadiri kegiatan tersebut.

"Ada keanehan yang saya lihat pertama Bimtek yang saat ini hanya menghambur- hamburkan uang negara, karena lebih banyak peserta yang merokok dan bercakap diluar dari pada mengikuti kegiatan BImtek" ungkapnya

Panda juga mempertanyakan panitia yang tidak tegas terhadap peserta yang lebih memilih merokok dan bercakap daripada mengikuti kegiatan Bimtek

"Kegiatan ini kan pakai uang rakyat harusnya panitia tegas kepada peserta yang malas kalau perlu di suruh pulang saja tapi faktanya tak satupun panitia berada di lokasi untuk mengawasi peserta, ada apa ini??" katanya penuh rasa kecewa

Lanjut Panda menjelaskan bahwa kegiatan Bimtek tersebut tidak sesuai dengan fasilitas yang di harapkan peserta, karena Garuda Plaza Hotel kategori bintang 3 plus padahal berdasarkan Standard Peraturan bahwa lokasi Bimtek harus diadakan di lokasi hotel dengan kriteria bintang empat dan diduga kamar hotel yang di gunakan peserta tak juga sesuai standard peraturan Bimtek

"Tak sesuai standard acara Bimtek kulihat, baik dari fasilitas hotel dan lainnya" jelas Panda saat di wawancarai awak media di Lobby Hotel Garuda Plaza Medan
 
Panda yang juga Wakil Ketua 3 Partai Perindo Paluta ini juga menjelaskan bahwa menurutnya Bimtek ini tak tepat saaaran, karena Materi Bimtek tentang Badan Usaha Milik Desa padahal seharusnya Desa telebih dahulu mempersiapkan Akta Notaris Pendirian Bumdes

"Harusnya Desa mempersiapkan terlebih dahulu tentang ketentuan Akta Notaris daripada bumdesnya, bukan malah sebaliknya bimtek dibuat tapi Akta notaris pendirian Bumdesnya belum ada, disitu jelas menyalahi ketentuan" ujarnya

Panda juga yang di kenal sebagi aktifis penggiat sosial juga menyoroti tentang kegiatan Bimtek Bumdes tapi keberadaan Bumdesnya belum ada di setiap desa yang ada di Kabupaten Paluta

"Seharusnya Bumdes berdiri dulu secara aktif, apa nama bumdes desa nya, dan itulah nanti yang akan menjadi sebagai bahan acuan kepada Bimtek yang dilakukan oleh panitia kepada peserta kan aneh bang" pungkasnya. 
 
Saat awak media mengkonfirmasi melalui  sambungan Telepon, E Sinaga, selaku humas Lembaga Studi  MEMBANGUN Bangsa (LSMB) tidak menjawab**