Jakarta - Dari penelusuran kabarriau/babe aksi yang melakukan terkait menuntut pemerintah mencabut larangan ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng tercium ada “mafia sawit” di belakang aksi.

“Kami duga demo didalangi oleh ‘mafia sawit’ yang banyak merambah hutan di Riau,” kata salah seorang petani sawit di Pelalawan, Selasa (17/5/22).

Pendemo kabarnya sih minta supaya larangan ekspor agar ditinjau kembali karena dampaknya pada perekonomian, namun jika dibandingkan luas sawit masyarakat dengan lahan “mafia sawit” tidak sebanding.

“Aspirasi ke Jakarta memang menguntungkan petani namun yang lebih diuntungkan adalah lahan mafia di dalam kawasan hutan di Riau luasannya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” katanya.

“Terkait masa ini menuntut pemerintah merevisi Permentan 01/2018 tentang Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) kami dukung,” ulas warga yang punya lahan 10 Hektar di Pelalawan ini, “namun lahan kami tidak dalam kawasan hutan,” katanya lagi.

Katanya kalau bicara ekspor, “kita harus bicara rantai pasok dari kebun bermasalah dan Pemerintah harus membersihkan mafia agar sawit lahan dalam kawasan hutan untuk dalam negeri, sementara CPO yang sesuai hasil sertifikasi RSPO untuk di ekspor.

“Semua masalah ini pasti kan terjawab, karena ada CPO yang digunakan untuk melegalkan para anggota RSPO yang tidak jelas (mafia sawit),” katanya.

Lanjut petani yang enggan namanya ditulis ini, “dengan melegalkan mafia-mafia ini diduga ada oknum ISPO ikut berperan dalam kelangkaan minyak goreng, sehingga aturan yang dibuat tidak sepenuhnya terlaksana di lapangan.

“Jadi yang harus ditertibkan itu adalah lahan mafia. Kita minta Jokowi untuk tidak mendengarkan keluhan petani ‘mafia sawit’ ini. Yang terpenting untuk menjawab keluhan asli petani sawit adalah tetap ekspor namun segera tertibkan “mafia sawit” itu. Caranya adalah data melalui organisasinya dan CPO mereka berikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, CPO mereka dipastikan cukup untuk dalam negeri,” pungkasnya.**