Medan - Saat ini sekitar 3.000-an lebih guru honor di Kota Medan, baik yang mengajar di sekolah dasar maupun SMP negeri masih memperoleh honor di bawah Upah Minimum Kota (UMK). Berkisar Rp 500 ribu hingga Rp1 jutaan. Bahkan ada yang menerima Rp400 ribuan sebulannya.

Rahmadsyah Aktifis yang tergabung Dalam Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) mengatakan dirinya tak habis pikir kenapa sampai saat ini masih ada Gaji Guru Honorer Kota Medan sebesar 400 ribu

"Eksekutif dan Legialatif ngapain aja, Miris di Hardiknas ini masih terdengar gaji guru Honorer Kota Medan sebesar 400 ribu" ungkapnya

Lanjut Rahmad menjelaskan dirinya di Tahun 2015 pernah melakukan Aksi Tidur di jalan bersama Guru Honorer di depan Kantor Walikota Medan, 
Aksi unjuk rasa guru honorer di depan Kantor Walikota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, sempat diwarnai dengan aksi tidur dijalan, Rabu (13/5/2015). Aksi ini mereka lakukan karena mengaku putus asa tidak masuk dalam daftar honorer yang diangkat menjadi CPNS pada tahun 2014 lalu. Sedangkan beberapa data bodong menurut mereka justru lolos melalui jalur honorer.

"Saat itu kami memperjuangkan guru honorer yang sudah bekerja selama 15 hingga 20 tahun namun tidak juga diangkat PNS. Ada juga pegawai honorer yang lulus ujian, namun tidak juga diberi surat pengangkatan," ujar Rahmad

Bahkan pada saat itu gaji guru honorer di SD negeri tempatnya mengajar hanya digaji Rp200 ribu perbulan. 

Saat itu tenaga honorer yang baru mengabdi sudah mendapatkan surat penangkatan yang diduga melalui jalur nepotisme.

"Saat itu Kami juga meminta usut dugaan manipulasi data tenaga honorer KI dan K2 , minta pengangkatan tenaaga honorer tanpa test cat sesuai PP 56 tahun 2012. Walikota Medan juga harus membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)  KI dan K2 yang tidak lulus sesuai permintaan Menpan dan BKN," pungkasnya

Rahmadsyah berharap Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang di peringati setiap tanggal 2 Mei ini bukan hanya ceremonial saja tapi benar benar di jadikan momentum meningkatkan kesejahteraan guru. Kamis, (5/5/2022)

"Kali ini, Hardiknas jangan hanya di jadikan ceremonial saja, yuk kita berkoloborasi antara eksekutif, legislatif jadikan momen Hardiknas sebagai langkah mensejahterakan guru" ungkapnya.

Rahmadsyah yang pernah menjadi Orator di Hari Anti Korupsi Sedunia di halaman Kantor Gubernur Sumatera Utara ini juga memberikan catatan khusus terkait rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Menteri (Mendikbudristek Nadiem Makarim) gagal ya menunaikan janjinya merekrut satu juta guru PPPK selama tahun 2021" ungkapnya

Rahmad menuturkan jelang pertengahan 2022, guru honorer dan swasta yang direkrut menjadi PPPK baru 293 ribu orang. Jumlah itu jauh dari target yang dicanangkan.

"Ini artinya jauh panggang dari api," tegas dia.

Rahmad menyebut terkait rekrutmen PPPK. Dia meminta pemerintah menyelesaikan masalah guru yang sudah lulus seleksi namun tak mendapat formasi.

"Ada 193 ribu guru-guru honorer yang ikut tes dan lolos passing grade tapi mereka tidak dapat formasi di daerah. Ini yang ironis sekali bagi kami," pungkas Rahmad.**