Pekanbaru - Yayasan Anak Rimba Indonesia (ARIMBI) memiliki pandangan berbeda terkait banjirnya ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang menjadi penyebab langkanya bahan baku untuk minyak goreng (migor) di seluruh nusantara itu.

Apalagi saat ini Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan berinisial IWW terkait kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. “Ini telah dimulai Jaksa Agung dari hulu, karena ini sudah berlangsung lama. Tapi yang perlu dibersihkan itu oknum dalam melakukan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO),” kata Mattheus, Rabu (20/4/22) di markas rembuk ARIMBI Pekanbaru.

Menurut Kepala Suku Yayasan ARIMBI, Mattheus, dalam kasus ini Pemerintah harus jeli melihat kran ekspor CPO melalui legalisasi yang dilakukan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

“Artinya ada mafia dalam hal itu. Saya mengamati ada yang janggal terkait ekspor CPO, dimana seharusnya itu tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan oleh RSPO melalui sertifikasi yang telah dikeluarkan. Tetapi ada rantai pasok ilegal yang disertifikasi oleh ISPO,” ujar Mattheus. 

Kecurigaan ARIMBI terhadap sertifikasi ISPO ini  juga mendapat tanggapan serius oleh Pakar lingkungan hidup Nasional asal Riau, DR Elviriadi SPI MSi. meminta aparat terkait untuk menindak lanjuti kasu ini.

“Menteri Pertanian melalui Dirjen Bun harus evaluasi Lembaga Sertifikasi yang mengeluarkan sertifikat ISPO tu. Faktanya miris, ada apa?. Kalau perlu saya minta minta PPATK lacak rekening Lembaga Sertifikasi itu,’ kata Ketua Majelis LH Muhammadiyah tersebut.

Permintaan itu ulas DR Elviriadi atas dasar rusaknya hutan, kawasan gambut maupun hutan sialang di negara ini ulah pada mafia sawit.

Dengan ditahannya Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan berinisial IWW terkait kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah sedikit menjawab keresahan masyarakat atas kelangkaan minyak goreng beberapa bulan terakhir.**