Jakarta - Big data yang diklaim Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendapat kritikan dari berbagaim pihak, bahkan ada yang menyebut Luhut bohong.

Menaggapi hal ini dalam sebuah wawancara televisi swasta (MMC TV)  Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengungkap big data seputar ekonomi dan politik, salah satunya isu penundaan pemilu yang di klaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan disebutnya adalah “bohong”.

La Nyalla menyebut big data minta penundaan pemilu 2024 yang mencapai 110 juta orang itu membuat gaduh ditengah masyarakat.

“Kalau saya tidak mau bicara soal berbohong atau tidak dan mau benar atau salah, ‘tak urus’. Yang perlu dievluasi itu adalah saya minta pada Luhut ‘kalau tak ada data ngaku aja. Salah ya salah’ soalnya kalau tidak polemik itu tidak akan selesai dan terus-terusan dikejar rakyat,” katanya.

Lanjut La Nyalla, “kalau tidak mau jujur maka pada akhirnya Jokowi risih. Berani tidak Jokowi pecat Luhut. Luhut kan diatas segala-galanya,” kata Ketua DP RI itu.

Sebelumnya dalam agenda 'Public Ekpose DPD RI' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/22), kemaren La Nyalla juga mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh apa yang disampaikan Luhut.

“Big data yang katanya menjadi rujukannya itu menjadi bukti kalau big data yang disampaikan Luhut tidak benar,” katanya.**