Kabar Kepri - Aliansi Peduli Pulau Bintan (APPB) melakukan aksi demo sekaligus pernyataan sikap ke kantor Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), dalam kesepakatan Pemerintah Kepri diberikan date line 7 hari untuk menutup tambang ini.

Mereka berorasi sekaligus melakukan aksi damai di depan kantor Gubernur Kepri dengan menyampaikan orasi terkait usaha penambangan bouksit di Bintan yang diduga tidak pakai izin.

Perusahaan ini telah merusak lingungan bahkan pengusaha dinilai warga sudah tidak memiliki hati nurani dimana demi keuntungan pribadi mereka tega menggali makam umum (TPU) dan makam situs sejarah seperti makam Timbul 9 Panglime Bentan.

"Kami minta pemerintah meninjau kembali perizinan perusahaan oknum ini dan juga kami minta pemerintah cabut izin perusahaan yang sudah merusak sarana umum. Tertibkan semua perusahaan yang nakal," teriak ketua aksi Juandi, Senin (18/2/19).

Aksi damai ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan Satpol PP, beberapa jam berselang seluruh peserta aksi di terima langsung oleh kadis ESDM, KLH dan Penanaman Modal Pemprov Kepri.

Dalam dialog tersebut suasana sempat memanas terkait dengan pemberian perizinan bagi perusahaan galian bouksit di Bintan yang mana para pengusaha tambang ini sudah merusak lingkungan, sarana umum dan lain-lain, namun pemerintah terkesan cuek.

Kadis ESDM, Dr Amion. M.Pd di depan seluruh peserta aksi menjelaskan beberapa prosedur dalam penerbitan IUP OP bagi penambangan bouksit, anehnya mereka tidak tahu bahwa telah terjadi perusakan makam dan lingkungan akibat ulah penambangn tersebut

"Pokoknya dalam waktu 7 hari kalau tambang itu tidak ditutup saya akan laporkan pada Kementerian KLHK, semoga Jokowi komit dengan janji Politiknya seperti yang dilontarkannya saat debat malam tadi," pungkasnya.**

Liputan : Agus & Sobri