Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, setuju pendapat Kepala Suku Yayasan Anak Rimba Indonesia Mattheus, S, bahwa "gajah Riau yang berdiam di Pusat Pelatihan Gajah (PLG) Minas yang berada dalam kawasan Tahura tak butuh shower mandi".

“Saya setuju pendapat bung Matheus Kepala Suku Arimbi.  Bereskan saja limbah Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) B3 yang banyak terdapat pada aliran  sungai Takuana di Taman Hutan Rakyat Minas, pasti gajah senang. Cerdas dan benar itu,” kata Yusri pada kabarriau/babe Minggu (27/3/22). 

Hal itu menjadi pertanyaan Yusri, karena Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dan Pusat Pelatihan Gajah (PLG) MInas, dinilai ARIMBI sebagai kegiatan wara-wiri yang tidak bermanfaat bagi masyarakat Riau apalagi bagi gajah.

“Memang kenapa pula BKSDA dan Kementerian LHK lalai menjaga kawasan Tahura dan daerah Pusat Pelatihan Gajah (PLG) dari pencemaran limbah TTM B3 oleh PT. Chevron Pacific Indonesia. Seolah-olah telah terjadi pembiaran atas kerusakan yang terjadi,” kata Direktur CERi ini.

Ulas Yusri, “tetapi saya juga merasa ada keanehan lain, ada apa? Menkeu Sri Mulyani mendadak sampai harus perlu melihat langsung operasi PT PHR di blok Rokan dan berkunjung ke Tahura Riau memberikan pakan gajah dan menyerahkan pompa mandi gajah”.

“Hari kamis (24/3/22) itu Menkeu meresmikan pompa mandi untuk mandi gajah, kemudian bermalam di Riau bersama Direktur utama dan Direktur Keuangan Pertamina, Nicke Widyowati dan Emm Sri Martini,” itu yang menjadi pertanyaan Yusri seraya heran.

Lanjut Yusri, “sementara pada saat bersamaan semua Menteri berada di Bali bersama Presiden Jokowi pada hari Jumat untuk acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia”.

“Saya menduga Menkeu membawa misi khusus dan penting kepada Pertamina. Untuk sementara jangan berharap mendapat bayaran atas hutang pemerintah sekitar Rp 100 triliun, karena pemerintah sekarang lagi bokek,” katanya.

“Mungkin Sri Mulyani lagi membujuk direksi Pertamina untuk tetap menanggung rugi jual BBM, meskipun harga minyak mentah dunia sekarang di atas USD 120  per barel, sementara asumsi dalam APBN 2022 hanya USD 63 per barel,” bebernya.

Ungkap Yusri, karena jika tidak segera dibayar hutang pemerintah kepada Pertamina, maka arus kas Pertamina terganggu untuk membeli minyak akibat menanggung kerugian besar. Kemudian  kehandalan pasokan BBM pasti terganggu. Buktinya di daerah sudah terjadi kelangkaan solar, hal ini tentu akan berdampak distribusi bahan pokok pasti terganggu,  akibatnya harga kebutuhan bahan pokok meningkat, inflasi bisa tinggi, memang pemerintah dalam posisi dilematis,” katanya.

Pemerintah saat ini kata Yusri dalam dilema besar pasalnya, mau bayar hutang kantong kosong sementara mau menaikkan harga BBM bisa timbul gejolak sosial, “apalagi emosi emak-emak belum hilang akibat melambungnya harga minyak goreng dipasaran,” katanya.

“Jadi saya duga mungkin akan ada pembicaraan mencari solusi terakhir yaitu Menkeu membujuk Pertamina untuk menalangi dulu kesulitan pemerintah saat ini dengan cari pinjaman ke lembaga keuangan, bisa dalam bentuk menjual global bond di pasar dunia. Itu saya duga lho,” kata Yusri ketawa kecil.

Jadi lanjut Yusri, jangan pernah berharap Menkeu saat ini perduli dengan pemulihan limbah TTM di Tahura itu, meskipun seharusnya Menkeu wajib menyediakan uang negara sekitar USD 1,5 miliar (bagian negara untuk pemulihan TTM) sebagai melengkapi dana CPI sebesar USD 265 juta (sesuai HoA antara CPI dengan SKK Migas) itu sesuai split bagi hasil PSC 88 persen versus 12 persen sebagai pertanggungjawaban negara bagi rakyatnya untuk mendapatkan hak asasinya atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat,” pungkasnya.**