Pekanbaru - Terkait kunjungan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dan Pusat Pelatihan Gajah (PLG) MInas, dinilai ARIMBI sebagai kegiatan wara-wiri yang tidak bermanfaat bagi masyarakat Riau apalagi bagi gajah.

“Bagi orang Riau seharusnya Menkeu melakukan audit terhadap dugaan penyimpangan dana remediasi limbah CPI (dana cost recovery). Disamping itu, BKSDA serta DLHK yang bertanggungjawab di dua kawasan tersebut melakukan tugasnya mempidanakan PT CPI atas dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan selama puluhan tahun di lokasi blok Rokan itu,” kata Kepala Suku Anak Rimba Indonesia (ARIMBI), Mattheus, Jumat (25/3/22).

Terkait sumbangan shower mandi gajah kata Mattheus, “gajah kami tak butuh Shower Mandi, cukup uadit saja itu Dana Recovery triliunan untuk memulihkan limbah TTM di Riau. Itu saja sudah cukup, bagi kami orang Riau. Yang kami takutkan efek limbah itu akan mengganggu kesehatan anak cucu kami karena terkontaminasi limbah B3,” katanya.

“Seharusnya Sri ke Riau bukan wara-wiri ke lokasi gajah, Gajah itu tidak perlu shower untuk mandi, cukup bersihkan sungainya (Takuana) dari sisa limbah PT CPI maka gajah sudah senang,” katanya.

Sementara itu, ketika ditanya urgensitas kunjungan Sri Mulyani tersebut terkait dengan agenda G20, Mattheus menepisnya. “Hingga saat ini, baik pemerintah maupun penegak hukum tidak menjadikan pencemaran lingkungan akibat eksplorasi PT. CPI tersebut sebagai tanggungjawab yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH  dan hak warga negara untuk hidup sehat sebagaimana diatur pada pasal 28 H ayat 1 UUD 45, Tapi UU gegara ulah oknum ini terkesan cuma omong kosong,” tandasnya.

“Seharusnya Pemerintah Indonesia malu dong, sebagai tuan rumah G20 tetapi kita tidak peduli dengan kondisi lingkungan kita sendiri. Itukan seperti membungkus bangkai dengan gaun cantik,” pungkasnya.**