Medan - Keberadaan big data yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden tanpa pemilu atau perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode masih menjadi misteri.

Muhaimin pernah menyarankan untuk menunda pemilu demi menjaga stabilitas ekonomi pada 2024. Selain itu, dia mengklaim mempunyai big data dari media sosial terkait dengan dukungan masyarakat yang menghendaki penundaan pemilu.

Klaim big data tentang 100 juta pengguna medsos di Indonesia yang mendukung penundaan pemilu 2024 juga disampaikan oleh Luhut.

Wacana itu pun didukung oleh dua ketua umum partai politik pendukung pemerintah, yaitu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Keduanya beralasan penundaan pemilu patut dipertimbangkan demi momentum perbaikan perekonomian di masa pandemi Covid-19.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai bagian dari koalisi pemerintah menyatakan mereka menolak wacana penundaan pemilu. Namun, mereka mendukung usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode dengan alasan klaim bahwa rakyat masih menghendaki Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin.

Mahasiswa UMSU yang juga Aktifis Kampus di Medan, Dewata Sakti mengatakan Isu penundaan pemilu adalah sebuah pengkhianatan terhadap semangat reformasi.

"Jika pada saatnya nanti wacana ini dilanggengkan pastinya akan menimbulkan oligarki kekuasaan, dimana pemerintah hanya dikuasai oleh segelintir orang” ungkapnya

Terkait Big Data yang dimiliki oleh Luhut Binsar Panjaitan beliau harus segera membuka secara jelas dan metode penelitian apa yang dipakai serta dimana beliau melakukan penelitian, jangan sampai Pejabat Publik memberikan asumsi liat di tengah-tengah masyarakat.

"Kita minta Luhut Binsar Panjaitan harus ungkap ke Publik Big Data terkait penundaan pemilu" pungkasnya.**