Jakarta - Mantan Sekretariat Negara yang juga sebagai penulis pidato semasa Presiden Soeharto dan Prof. Dr.ing. Ir. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, Yusril Ihza Mahendra dalam sebuah pesan elektronik mengatakan “jika politik diletakkan di atas hukum maka celakalah bangsa dan negara ini”.

“Yang dicari dan diinginkan oleh hukum adalah keadilan dan kepastian. Yang lain mengalah atau tunduk pada hukum,” kata Yusril, kemaren pada kabarriau/babe.

“Sebaliknya yang dicari Politik dan diinginkan oleh politik adalah kekuatan dan kekuasaan. Dengan kekuatan dan kekuasaan adil tak adil, pasti tak pasti ditentukan secara determinan oleh kekuasaan,” ulas Yusril.

Dengan kata lain tukas Ysuril, “kekuatan dan kekuasaan menentukan segalanya. Yang kalah dan yang lemah harus ikut kemauan mereka. Kekuasaan menentukan benar atau tidak benar, salah atau tidak salah. Kekuasaan memaksakan keputusannya untuk diterima”.

“Kekuasaan itu akan membentuk opini publik agar menerima dan mengikuti mereka. Dengan kekuasaan segalanya bisa dibuat jungkir-balik,” katanya.

Lanjut Yusril, dengan penggalangan opini besar-besaran dan terus menerus yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang bagus jadi jelek dan sebaliknya.

“Nah, dalam situasi seperti itu hukum bukan lagi mekanisme untuk menegakkan keadilan, tapi alat untuk menjustifikasi kemauan kekuasaan,” kata akademisi di bidang hukum tata negara itu.

“Akankah negara kita ini menjadi negara kekuasaan? Semuanya tergantung pada kemauan bangsa kita sendiri. Saya berkewajiban mengingatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya,” katanya.

Pungkas dia, “tugas kita semua adalah membangun hukum yang adil dan pasti serta menegakkannya. Kekuasaan harus ditundukkan pada hukum”.**