Jakarta - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara ( BEM-Nus ), Mempertanyakan kemana perginya dana sebesar 7,6 Triliyun Rupiah yang di kelola oleh Badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit ( BPDPKS ) untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasar.

"Karena hingga saat ini, harga minyak goreng di temukan di pasar masih melambung tinggi," ungkap  koordinator pusat Bem Nusantara Eko Pratama.

Katanya, "kami mengingatkan kepada Badan Pengelola dana perkebunan Kelapa sawit ( BPDPKS ) untuk serius dan tidak main-main, ini persoalan hajat hidup orang banyak".

"Saat ini Keluhan itu datang dari berbagai macam penjuru di masyarakat, mulai dari pelaku usaha UMKM kuliner, emak-emak dan dampaknya langsung . Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa ( Ramadhan ) ,semua akan menjerit jika kondisinya masih seperti ini," Tandas Eko.

Lanjut Eko, "sampai kapan solusi jangka pendek ini akan bertahan, pemerintahpun tak bisa memberikan kepastian kepada masyarakat." 

"Tampak Sebegitu tidak berdayanya pemerintah di hadapan para kartel minyak goreng ini, berbagai paket kebijakan di luncurkan, operasi pasar yang tidak tepat sasaran, subsidi yang cukup besarpun tak kunjung membuat harga minyak goreng stabil, dan berujung pada kelangkaan," kata Eko. 

"Kami ( Bem Nusantara ) di seluruh indonesia akan konsisten lakukan survey pasar, jika didapati harga yang masih melambung dengan skema subsidi 7,6 Triliyun yang tidak tanggung-tanggung.".

"Berarti Turun ke jalan mungkin Solusi yang di butuhkan.Maka jangan salahkan jika kami ( Mahasiswa ) akan turun bersama Pedagang pasar dan emak-emak meramaikan kantor BPDPKS, Kemendag, dan instansi terkait lainnya," tegas Eko.**