Kampar - Tokoh masyarakat yang juga merupakan mantan Kades Desa Domo, Abu Rawis, menyebut Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diperuntukan oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada Kas BUMDes di Desa Domo, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau, "tidak ada keterbukaan Kepala Desa Domo Firmansyah kepada masyarakatnya".

"Diduga tidak transparan, berapa sih besaran dana yang diperuntukan oleh Pemerintah kepada BUMDes desa Domo," kata Rawis, Sabtu (12/2/22).

Hal itu diungkapkannya, setelah membaca pernyataan dan bantahan Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Provinsi Riau Syofian SH, MH., yang dilansir kabarriau/babe, Jumat (11/2/22) kata Rawis yang membela dengan segenap kemampuan meyakinkan publik dalam pengelolaan dana BUMDes.

"Menanggapi pernyataan ketua PEPDESI Provinsi Riau, terkait dengan persoalan Dana BUMDes desa Domo, sepanjang yang kami pantau langsung dilapangan adalah "mulai dana BANKEU diterima oleh Pemerintah Desa melalui BUMDes Desa Domo, pemerintah Desa Domo tidak pernah mengadakan musyawarah Desa, tentang keadaan keuangan BUMDes tersebut sampai saat ini. Itu bisa diduga atau kami sangka kalau Kadea Domo ini tidak punya itikad baik tentang maju mundurnya Badan Uhasa Milik Desa tersebut," katanya Sabtu (12/2/22).

"Andai kata Kades Domo itu punya "nawaitu" yang baik dari 2019 sampai sekarang, mengapa? BUMDes tersebut tidak berjalan sama sekali," ulasnya.

Dibukanya usaha oleh BUMDes Desa Domo degan menjual material bangunan , menurut Rawis tidak ada musyawarah dengan perangkat desa. Karenanya usaha itu hanya berjalan beberapa bulan, selain itu karena usaha ini belum sesuai dengan tingkat ekonomi masyarakat warga Desa Domo yang mana mereka tidak setiap saat mendirikan bangunan.

"Arti kata sangat tidak tepat jika usaha menjual bangunan tersebut dikatakan sebagai usaha andalan BUMDes Desa Domo. Wajar ketika kemudian berbagai asumsi dan multitafsir muncul karena menganggap usaha ini tidak bisa membantu dan membuka lapangan pekerjaan sementara pada masyarakat di tengah ekonomi ini terpuruk oleh pandemi Corona," katanya.

"Usaha tersebut hanya untuk warga yang sangat mampu yang bisa memanfaatkan dan setuju dengan usaha tersebut. Namun bagi sebagian besar warga dipastikan tidak akan membutuhkan barang yang dijual oleh BUMDes tersebut. Hal itu karena pada umumnya warga desa sangat tidak setuju dana yang digelontorkan oleh Pemprov Riau dibuatkan usaha membuka usaha menjual bahan bangunan yang  bisa dipastikan akan merugi sebab tidak dibutuhkan," kata Rawis.

Terkait pernyataan Ketua PEPDESI Prov Riau tentang terusiknya Kades Domo Firmansyah oleh pemberitaan di beberapa Media Online lanjut Rawis, "saya rasa itu sangat wajar sekali jika para awak Media mengakat berita tersebut sebab wartawan memberitakan keluh kesah warga yang tak kunjung didengar APIP dan APH".

"Heran bukan, pihak PEPDESI Prov Riau dan Kades Domo Firmansyah mencuat di Link berita merasa terganggu?. Itu adalah keluh kesah dari masyarakat Desa Domo itu sendiri, karena masyarakat merasa "dibodoh-bodohi" oleh Kades nya sendiri,' lanjut Rawis.

"Jika seorang pejabat publik seperti Kades Domo Firmansyah merasa tersinggung dengan kritikan masyarakat berarti dia tidak mencontoh nabi kita yang penuh kritik saat memperjuangkan kebenaran dan ajarannya," kata Rawis melanjutkan menjawab kekecewaannya pada kedua tokoh publik itu.

Seperti belaan ketua PAPDESI, "memang secara regulasi dana BUMDes seorang Kades tidak boleh terlalu mencampuri zona pengurus BUMDes yang telah ditunjuk berdasarkan musyawarah Desa itu.

"Akan tapi kenyataannya dilapangan saya ketahui Kades Domo Firmansyah, masuk ke ranah usaha BUMDes, Bahkan saya dengar BUMDes dikendalikan dan diutak-atik. Dia sebagai seorang Kepala Desa Domo terbukti dalam menentukan jenis usaha yang akan dibuka tersebut adalah Kepentingannya. Kades itu bahkan tidak mendengar masukan dan berpikir usaha apa yang pas dan tepat didirikan di Desa Domo itu," katanya.

Melihat kondisi Usaha BUMDes Desa Domo yang tidak berjalan sama sekali seperti saat ini, ditambah lagi dengan mundurnya seluruh pengurus BUMDes yang ada, kata Rawis "tentunya menjadi pertanyaan besar banyak pihak".

"Seorang pucuk pimpinan di desa Firmansyah itu kita minta sesegera mungkin menggelar musyawarah Desa guna mengganti pengurus yang mengundurkan diri. Itu kalau memang Kades Domo Firmansyah itu punya konsep yang sangat baik, maka itu akan terlihat aslinya dan kalau itu berhasil maka dari situlah munculnya prasangka warga kalau Kades itu punya niat baik. Agar dana yang masih tinggal di rekening BUMDes bisa dijelaskan kepada warga (pengurus BUMDes). Kalau memang itu tidak ada udang dibalik batu," kata Rawis.

"Dibuka saja secara transparan. Buka-bukaan lah. Kalau uang itu berkurang kemana dibelanjakan,' pungkasnya.

Menjawab keluhan tokoh masyarakat Domo ini, Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Provinsi Riau Syofian SH, MH., dikonfirmasi menjawab, "Ga ada kapasitas saya menjawab celoteh warga, saya bicara objektif dan proporsional selaku ketua DPD PAPDESI Riau," katanya, Sabtu (12/2/22) sore.

Ditegaskan Syofian, "siapa pun kepala desa nya asal anggota PAPDESI Riau, akan kita bantu dalam segala hal?. Bukan saja hanya desa Domo,' jawabnya.**