Pekanbaru - Belakangan setelah kasus pencemaran lingkungan di pantai Mekong Kepulauan Meranti ditangani Polda Riau, langkah Bupati Kepulauan Meranti mengalokasikan dana APBD untuk kepentingan pribadi harus diurungkan. Alasan penanganan sampah sebagai penahan abrasi sepertinya terganjal permasalahan hukum.

Tidak hanya sampai disitu, Bupati M. Adil harus “putar otak” bagaimana cara menghabiskan uang APBD Kabupaten Kepulauan Meranti. Kendati kabarnya Pemkab tega memotong gaji dan memecat ratusan tenaga honorer, namun beberapa waktu kemudian pemda mengangkat Tenaga Ahli dengan gaji yang cukup fantastik nilainya ratusan juta.

“Akal-akalan” Kepala Daerah yang belakangan diketahui sering berada di luar daerah ini tentunya mendapat berbagai komentar dari masyarakat. Salah satunya tentu dari Yayasan Anak Rimba Indonesia (ARIMBI) yang menilai kebijakan Pemkab tersebut konyol dan  tidak berpihak kepada masyarakat kabupaten Meranti.

Hal itu terungkap dari satu lembaran yang tercecer sempat diabadikan, ada pembayaran ratusan juta untuk tenaga ahli oleh Pemkab Meranti.

Saat ini salah satu persoalan yang belum terpecahkan di Kepulauan Meranti adalah penanganan sampah yang semakin menggunung di TPA Gogok. Kota Selat Panjang yang luasnya hanya  3.707,84 kilometer persegi dengan total penduduk 206.116 jiwa akan menyumbang 0,7 kg sampah per hari per orang (sesuai perhitungan KLHK secara nasional) maka akan ada tumpukan sampah seberat 144.281,2 Kg per hari.

“Ini sebenarnya salah satu masalah yang harus menjadi fokus pemkab Kepulauan Meranti dari sisi lingkungan. Karena menurut hemat saya Pemkab Meranti tidak kekurangan Sumber Daya Manusia. Hanya saya Bupati tidak mau memanfaatkan potensi aparatur dan cuma “semau gue” aja dalam memimpin daerahnya,” ujar Kepala Suku Yayasan ARIMBI.

Lanjutnya, “kalau info ini benar, ARIMBI sangat menyayangkan dana untuk ahli yang belum tentu bermanfaat itu, sementara ada ratusan putra putri daerah yang berstatus honorer harus dipecat. Tentu ini akan memantik kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat.

“Saran kita kepada Bupati M. Adil agar lebih berpihak kepada masyarakat dan mengutamakan pengalokasian APBD tersebut untuk kegiatan nyata penanganan masalah yang saat ini sedang terjadi,” ujar Mattheus.

Terkait ini Bupati Meranti Muhammad Adil dicoba dikonfirmasi kebenaran lembaran biaya kajian sampah ini tidak menjawab.**