Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, mengaku sedang membuat catatan akhir pekan ini sekedar sebagai renungan dan ajakan kepada semua pihak untuk bersama-sama memahami apa yang terjadi. “Lalu kita masing-masing bergerak di wilayah kita berada untuk menciptakan orkestra pemberantasan korupsi yang sempurna," kata Firli, Minggu (9/1/22).

Firli mengatakan kasus suap melalui operasi penindakan memberikan kesan setiap hari ada pejabat yang melakukan tindak pidana. Lalu apakah di Riau sama?. Firli meminta kepada seluruh masyarakat jangan ragu melaporkan oknum yang merampas uang rakyat.

"Suap pejabat diduga terjadi secara terus menerus yang menciptakan kesan bahwa transaksi suap dan sogok terjadi setiap hari pada pejabat-pejabat yang berada pada posisi cukup strategis," ujarnya.

Firli menyatakan prihatin apalagi dengan penangkapan terhadap Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi. Menurut Firli, terungkapnya demikian sekaligus sebagai pengingat bagi para pejabat demi menghindari praktik-praktik yang berujung pidana.

“Kita menyarankan kepada pejabat negara agar tidak menyalahgunakan wewenang agar tidak mau berurusan dengan lembaga antirasuah,” kata Firli.

Firli memahami dalam memberantas tindak pidana korupsi KPK tak bisa bekerja sendirian. Firli menyebut, lembaga lain di Indonesia harus memberikan dukungan dan menanamkan nilai-nilai integritas terhadap insan dalam lembaga negara tersebut.

"Sekali lagi saya ulangi dan berkali-kali saya katakan pemberantasan korupsi tidak bisa dilakoni oleh satu lembaga, apalagi satu orang, dia harus merupakan kerja semua lembaga bahkan di seluruh cabang kekuasaan," kata pria yang kerap terdengar dipanggil mamang ini..

KPK jelas Firli, ingin memastikan bahwa semua informasi dari masyarakat, akan jadi perhatian KPK. Tentu KPK akan mempelajari dan dalami termasuk keterangan informasi dari masyarakat yang disampaikan langsung ke KPK.

Dalam pesan disampaikan Firli pada media yang dilihat kabrriau/babe Ahad pagi, “saya berterimakasih kepada masyarakat yang selama ini bersedia memberikan informasi kepada KPK jika akan terjadi tindak pidana suap”.**