Dikonfirmasi Kadis Blokir HP
Dugaan Suap Limbah PT SIPP Di Lingkaran DLHK Kata Pakar “Alamat Hancur Riau” Dr. Elv: Kalau Benar Tolong Tangkap
Pekanbaru - Sebelumnya massa AMMPR demo mendesak Polda Riau dan Gubernur Riau untuk sesegera mungkin mencopot Kepala Dinas DLHK Provinsi Riau (Mamun Murod), dan Stafnya dikarenakan di Duga Menjadi Beking PT. SIPP serta diduga telah menerima aliran dana sebesar Rp 7 Milyar.
Demo massa ini mendapat tanggapan serius dari Pakar lingkungan hidup Nasional asal Riau, DR Elviriadi SPI MSi. Pakar yang juga sebagai Ketua Majelis LH Muhammadiyah ini malah meminta aparat Hukum usut “Jika benar ada birokrat yang terima grarifikasi PT.SIPP”. “Kacau itu. Gubri harus panggil oknum Dinas LHK, Dinas LH Kabupaten Bengkalis. Klarifikasi, dan jika ada indikasi copot dan proses hukum,” katanya.
Kepala Bidang Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI itu menilai kerusakan lingkungan di Riau sudah sangat parah. “Seharusnya KLHK, Dinas LHK dan Pemda bersikap tegas dalam supremasi hukum selaras UU No.32 tahun 2009,” kata mantan aktivis mahasiswa itu, Senin (27/12/21).
Akademisi yang kerap jadi saksi ahli itu mengakui di Riau pejabat yang membidangi lingkungan maupun pemerintah pengawasannya sangat lemah terhadap korporasi, "Seperti pagar makan tanaman. Payah orang orang ini. Hukum lah seberat berat oknum hoby kongkalikong tu Bro, hancur negeri ini,” pungkas putra Meranti yang selalu gundul demi hutan.
Sebelumnya diberitakan massa MMPR dalam aksinya terlihat mereka membentangkan spanduk yang bertuliskan “percuma lapor polisi, apa harus viral dulu baru diproses”. Massa juga menuntut agar Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau mengusut tuntas permasalahan PKS PT. SIPP di Kabupaten Bengkalis.
Unjuk rasa ini dilakukan didepan Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru dan juga di Depan Mapolda Riau jalan Patimura Pekanbaru, Jum’at (24/12/21) kemaren.
Atas dugaan suap ini redaksi kabarriau/babe sebelumnya mencoba konfirmasi pada Kepala Dinas DLHK Provinsi Riau, Mamun Murod, namun bukan menjawab mantan Kadis DLHK Kepuluan Meranti malah memblokir HP redaksi.**