Bengkalis - Banyak warga Bengkalis menyayangkan kebijakan Balai Wilayah Sumatera III Kementrian PUPR Pekanbaru Riau (BWS III PUPR Riau). yang mengalihkan proyek batu beronjiong kedaerah lain, sementara sejumlah Fasilitas prioritas milik negara yang terletak di desa Muntai dan Muntai Barat, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau kini terancam terbawa arus kelaut akibat abrasi pantai yang cukup parah menerjang ke 2 desa tersebut.

Menurut warga Bengkalis, Romi, fasilitas negara yang maksud tersebut yaitu dua buah tower Navigasi penanda kapal atau pulau dan batu penanda titik nol wilayah pulau terluar Indonesia yang berada di Pulau Bengkalis.

“Sebagaimana tertuang dalam keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2017 tentang Pulau-pulau kecil terluar yang tertera pada halaman 12 urutan nomor 102 dalam Kepres tersebut, letak batu menanda titik nol pulau terluar yang di tentukan oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatas RI Dibawah Kementrian Dalam Negeri itu betul-betul tepat berada di Desa Muntai yang katagori abrasi nya masuk pada lepel 1, ini yang seharunya jadi priotitas,” kata Romi, dalam pesan WhatsApp, Jumat (24/12/21).

Namun kata Romi, sangat disayangkan sikap BWS3 tidak memperhatikan itu. Bahkan kata Romi parahnya tingkat abrasi yang terjadi didua desa tersebut, sampai-sampai pada tanggal 28 September 2021 Presiden RI (Jokwi) sempat meninjau ke dua desa berkenaan. “Belakangan proyek batu beronjong dipindah, artinya instruksi Pak Jokowi dianggap angin BWS III PUPR Riau,” ulas Romi.

Sementara jerelas Romi, terkait pekerjaan pembangunan pengaman pantai pulau terluar Provinsi Riau tahap II yang dianggarkan pada tahun 2022 mendatang oleh BWS III PUPR Riau yang viral di media massa sangat sayangkan oleh banyak kalangan masyarakat terutama warga Desa Muntai dan Muntai Barat Kabupaten Bengkalis. “Asal ngomong aja tuh Kepala BWS3,” katanya.

Yang dikritik warga itu terkait penyataan, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III (BWSS), Syahril, saat dikonfrmasi kabarriau/babe mengatakan, saat ini dana bantuan pusat untuk abrasi tersebut sangat terbatas, "kita sudah memprioritaskan pembangunan batu Bronjong di desa Muntai Barat dan Pantai Muntai tapi tahun 2022 belum masuk dalam daftar," katanya.

Pasalnya pernyataan itu berdampak pada ke 2 desa tersebut yang mengalami dampak parah akibat abrasi yang tidak menjadi prioritas oleh BWS III PUPR Riau. Hal ini terlihat dari daftar paket pekerjaan pembangunan pengaman pantai pulau terluar Provinsi Riau tahap II yang dianggarkan pada tahun 2022 mendatang, desa Muntai dan desa Muntai Barat tidak masuk dalam daftar tersebut.

“Kami dari 2 desa yang prihatin terhadap ancaman abrasi pada garis pantai di Desa Muntai dan Muntai Barat kecewa terhadap pernyataan kepala BWS III PUPR Riau yang beralasan tidak dimasukkannya Desa Muntai Dan Muntai Barat didalam pekerjaan pembangunan pengaman pantai pulau terluar Provinsi Riau tahap II yang dianggarkan pada tahun 2022 mendatang  karena dana bantuan pusat untuk abrasi tersebut sangat terbatas,” katanya.

“Kalau memang dana bantuan pusat untuk abrasi tersebut sangat terbatas untuk membangun batu beronjong di Kabupaten Bengkalis, seharusnya prioritaskan dulu daerah yang terdampak sangat parah akibat abrasi garis pantai itu,” kata Romi.

Tak ayal Romi juga mempertanyakan kepada BWS III PUPR Riau, terhadap alasannya tidak memasukkan Desa Muntai dan Muntai Barat didalm pembangunan pengaman pantai pulau terluar Provinsi Riau tahap II yang dianggarkan pada tahun 2022, “dan apa standar prioritas yang dipakai oleh BWS III PUPR Riau itu?,” katanya.

“Paket paket pengerjaan dipending untuk tahun berikutnya (tahun 2023-red) tapi yang seharusnya menjadi prioritas yang tingkat kerusakannya parah kenapa diabaikan justru yang tidak menjadi prioritas malah di utamakan?,” kata Romi.

Masih kata Romi, “Desa Muntai dan Muntai Barat yang dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo yang telah menyaksikan langsung kondisi abrasi garis pantai di Desa Muntai dan Muntai Barat di prioritaskan oleh BWS III PUPR Riau, ini malah tidak dirioritaskan oleh BWS III PUPR Riau”.**