Sejak Dimulai Ikan Kata Nelayan Mengjhilang

Normaliasi Sungai Bangko Tanpa Izin, “Gubri Ditekan Atau Dijebak”

Normaliasi Sungai Bangko Tanpa Izin, “Gubri Ditekan Atau Dijebak”

Riau - Tergopoh-gopohnya Gubernur Riau melakukan normalisasi sungai Bangko di dusun Pematang Semut, Kecamatan Bangko Pusako, kabupaten Rokan Hilir, Riau, menjadi pertanyaan besar banyak kalangan pencinta lingkungan.

“Ada apa ?” ujar Kepala Suku Yayasan Anak Rimba Indonesia (ARIMBI), Mattheus Simamora., Selasa (23/11/21) dimarkas rembuk ARIMBI jalan Durian Pekanbaru 

Lanjut Mattheus, “kalau persoalan ini murni terkait kondisi nelayan tempatan yang menggantungkan hidup dari sungai Bangko, saya rasa itu bukan cerita yang sebenarnya. Soalnya sudah berpuluh tahun sungai itu tidak pernah dinormalisasi dan punahnya sebagian jenis ikan (tangkapan nelayan berkurang) bisa disebabkan limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang bercokol di hulu sungai”.

“Yang menjadi konteks persoalan adalah masalah izin lingkungan. Hanya menunggu beberapa bulan sampai izin keluar masa tidak sabar, toh sudah berpuluh tahun tidak di normalisasi ? kok kesannya terburu-buru ? Gubernur ini ditekan atau dijebak ?” sindir Mattheus.

Dari hasil wancara dengan nelayan, ARIMBI Kamis (18/11/21) lalu di dusun Pematang Semut menemukan fakta bahwa sejak dimulainya normalisasi sungai dilakukan ikan-ikan malah langsung menghilang, sehingga pendapatan mereka bukan berkurang namun malah hilang.

“Jelas tanggungjawab Gubernur itu diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," kata Mattheus.

Beber Mattheus, semestinya sebelum kegiatan itu dilaksanankan telebih dahulu disusun sesuai tahapannya seperti penyusunan AMDAL atau UKL/UPL, Uji kelayakan, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Berusaha, Koordinasi dengan Satker SDA. Semua itu ada aturannya kok. Ada dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup (PPLH) jo UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan PPLH, Permen LHK nomor 4 tahun 2021 tentang daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib  memiliki AMDAL, UKL dan UPL atau SPPL.

"Nah, selain aturan yang diatas, kegiatan normalisasi sungai ini juga diduga melanggar UU nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air terutama pasal 25, pasal 71 dan pasal 73. Selain itu tanggungjawab Gubernur juga diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Kepala Daerah. Kita sedang mencari tahu latar belakang Gubernur Riau, Syamsuar melakukan tindakan 'off-side' tehadap peraturan perundang-undangan," rinci Mattheus.

Menurut Mattheus, dari hasil bincang-bincang dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III (BWSS), Syahril melalui sambungan WhatsApp, Senin (22/11/21), mengakui bahwa kegiatan di wilayah kerjanya tersebut memang tanpa dilengkapi dokumen perizinan dan sebanarnya itu tidak boleh.

Hal tersebut juga dusampaikan Kepala Seksi DAS Dinas LHK Provinsi Riau, Tri Atmanto di hari yang sama. Walau ada nada takut, tetapi Tri Atmanto juga menyebut normalisasi sungai itu tanpa kelengkapan izin lingkungan.

Dari informasi yang berhasil kita rangkum dari dua instansi itu, kata Mattheus, patut dipertanyakan apakah Gubernur terjebak melanggar aturan atau beliau dijebak untuk melanggar aturan, “Jangan-jangan sejumlah kasus terkait Gubernur yang sedang ramai dipublish media massa, itu yang menjadi “barter” dan hal itu yang membuat Gubernur Syamsuar kalap dan lupa terhadap aturan dan peraturan perundang-undangan ?” katanya.

Menurut Mattheus, kegiatan normalisasi sungai seperti dikatakan masyarakat itu tujuannya sangat bagus. Selain mencegah luapan banjir, juga ada aspek ekonominya bagi masyarakat tempatan, dimana sebagian masyarakat itu adalah nelayan yang menggantungkan hidup dari tangkapan ikan air tawar.

“Tetapi sangat disayangkan ketika seorang kepala daerah yang memiliki tim teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Gubernur yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat malah terlihat ceroboh dengan mengangkangi berbagai aturan dan peraturan,” pungkas Mattheus

“Krenapa seorang Gubernur mempunyai tim teknis harus terburu-buru melakukan nomaliasai tanpa mengurus izin, sekali lagi ada apa?” pungkasnya **