RENGAT - Pendaftaran calon pejabat dilingkungan Pemkab Inhu resmi dibuka. Namun hingga akhir masa pendaftaran pada hari Selasa (12/10) kemarin, ASN yang mendaftar sepi peminat.

Masih minimnya minat calon pejabat dilingkungan Pemkab Inhu dibenarkan Sekdakab Pemkab Inhu selaku Ketua Baperjakat, Ir H Hendrizal, MSi sehingga penerimaan diperpanjang hingga besok, Jumat (16/10). 

"Pendaftarannya diperpanjang hingga tiga hari," jawab Hendrizal, Kamis 14 Oktober 2021.

Katanya, untuk pendaftaran posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) sebanyak 15 Jabatan sudah dibuka selama satu pekan. 

Namun sejak dibuka Rabu (06/10) pekan kemarin hingga Selasa (12/10), minat ASN yang mendaftar terlihat sepi.

Karena berada dalam kewenangan panitia seleksi (Pansel), Sekdakab enggan merinci jumlah ASN yang sudah mendaftar. "Seleksi terbuka itu otoritasnya Ketua Pansel, Prof Dr Sujianto MSi," tukasnya.

Seperti diketahui, 15 orang calon pejabat di JPTP yang akan diseleksi antara lain: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Staf Bidang Administrasi Umum.

Sedangkan JPTP dilingkungan OPD antara lain Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kemudian, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Inhu H Suwardi Ritonga SE berharap penjaringan calon pejabat dilakukan secara terbuka dan bisa berjalan sesuai ketentuan karena yang melaksanakan adalah orang Akademisi.

Politisi Gerindra itu juga berharap proses Asesmen tidak gagal sehingga perlu keterbukaan. "Setahu saya ini yang ketiga kali, karena dua kali sebelumnya gagal, dan jika masih gagal, maka ada konsekuensinya dari Kemendagri," tutur Suwardi.

Selanjutnya anggota DPRD Inhu dari Dapil 1 Inhu itu berpendapat keterbukaan penjaringan akan membuka peluang kepada calon dari luar daerah Inhu.

Namun demikian ia optimistis masih banyak pejabat di Inhu yang kompeten, sehingga Asesmen kali ketiga tidak gagal. (San)