Pekanbaru - Pengaduan masyarakat kemarinkan ada "Konflik" di Rohil, atas sengketa PTPN V dan juga Duta Palma. Sebenarnya masalah yang dibawah sangat banyak. Mereka tak dihiraukan lapor sana sini karena birokrasi macet. Supervise, sanksi administrasi, paksaan pemerintah masih bahasan tabu dinegeri ini. Makanya oknum korporasi dan HGU makin bernyali,  demikian ungkap Pakar lingkungan Nasional di Riau, Dr Elviriadi, M.Si., Selasa (14/9/21).

Laporan itu dengan maraknya konflik lahan di Propinsi Riau, terungkap saat masyarakat mengundang Panitia Kerja (Panja) DPR RI yang diketuai Ahmad Doli Kurnia, Selasa, (14/9/21).

Dalam kunjungan kerja tersebut sempat diwarnai aksi Hipemarohil, masyarakat di daerah Riau mengadukan kepada Panja Konflik lahan akibat Hak Guna Usaha (HGH) kususnya di Rohil.

"Saya menemani langsung Bang Dolly Kurnia selaku ketua Panja HGU ke Riau," kata Elv putra Meranti itu.

Usai pertemuan, pakar lingkungan Dr Elviriadi itu langsung menjumpai Pejabat Riau diantaranya Gubernur Syamsuar, Ketua DPRD Riau Yulisman, Ketua  DPRD Pelalawan Burhan dan Ketua Panja HGU, Dolly Kurnia di  Gedung VIP Lancang Kuning Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

"Tadi pagi saya langsung, mendengar pandangan para pejabat Riau dan Jakarta itu," kata Kepala Departemen Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI itu.

Seperti tembak atas kuda kata Elv, good governance dalam forestry dan land kita tak hadir. Tidak ada forest law enforcement, forest inventory dan land area maping.

"Pengukuhan kawasan hutan dengan tata batas tak dilakukan, makanya marak penambahan areal HGU. Semarak illegal logging, perampasan tanah rakyat, dan jaringan intruder (penyusup) berkembang biak di kawasan hutan dan lahan,"ungkap pakar yang kerap membela rakyat saat diminta sebagai ahli di Pengadilan itu.

"Ya, saya lihat Panja Ukur Ulang HGU ini semacam audit lingkungan lah, tadi Pak Dolly berencana memanggil PT.Duta Palma yang lagi "trending topic. Konflik pertanahan akibat Perijinan di Indonesia, termasuk HGU sudah sangat akut," beber mantan aktivis UNRI tersebut.

"Kebijakan perizinan seharusnya jadi instrumen hukum lingkungan. Tapi dilapangan, luas HGU, HPH, dan lainnya tidak di cross check birokrat kita. Bahkan yang ambil koordinat (argis) dan data spasial staf teknis Perusahaan, lalu dikasi ke pemerintah tanpa perlu turun ke lapangan. Apa tak crowded (kacau) kalau gitu modelnya," pungkas Elv.**