Pekanbaru - Kepala Suku Yayasan Anak Rimba Indoensia, Mattheus Simamora menilai pencopotan Dwi Yana sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Rabu (30/6/21), adalah sebagai upaya untuk mengkerdilkan persoalan bahaya pencemaran yang dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI).

"Tentu saja ini sangat berkaitan dengan upaya-upaya untuk menghilangkan tanggungjawab CPI dalam hal memulihkan lingkungan, dan sepanjang yang saya amati pemerintah baik pusat maupun daerah tidak bergeming menghadapi CPI," ujar Mattheus, Kamis (1/7/21).

Menurut Mattheus, tidak semua pejabat di DLHK Riau seberani seperti Kasi DLHK, Dwi Yana dan itu memang sangat beresiko pada pencopotan karena akan mengganggu kepentingan oknum tertentu.

Tetapi kat Mattheus, "dicopot" dari jabatanya, memangnya Gubernur Riau punya kepedulian dan keberaniannya dengan Dwi Yana ? Lalu dengan mencopot pejabat yang vocal apakah akan menyelesaikan masalah ?.

"Kita sudah melaporkan Pidana Lingkungan di Krimsus Polda Riau, dan saat ini sedang menunggu perkembangan penyelidikannya. Gubernur Riau adalah salah satu yang turut kita laporkan selain Kementerian LHK dan SKK Migas," katanya, Kamis (1/7/21).

Seperti diketahui, Dwi Yana memang kerap mengungkap pencemaran PT CPI yang diduga sengaja membuang limbah (TTM) kelahan warga, kini Ia dipindahkan ke jabatan kepala seksi perubahan iklim di dinas yang sama, "Inilah konsekwensinya bagi pejabat yang masih memikirkan nasib orang banyak, ya dipindah". 

"Tentunya ibarat semut melawan gajah, hanya seorang Dwi Yana dengan jabatan Kasi tentunya akan mudah disingkirkan, kita patut curiga Kroni PT CPI terusik jelang kontrak di Blok Rokan berakhir," kata Mattheus.

Ulas Mattheus, oknum lingkaran "mafia" yang terusik kenyamanannya jelang berakhirnya kontrak Blok Rokan pada Agustus mendatang ini tentunya "tidak senang" karena "suara bising" dari Dwi Yana.

Mungkin kata Matteus, nama Dwi Yana juga bak bunga mekar menjadi meroket baik media nasional maupun daerah dalam kasus pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak di Blok Rokan.

"Hal ini diduga yang menjadi buah bibir kroni yang terusik membuat jabatan Dwi Yana melayang," pungkasnya.

Terkait pencopotan ini dikonfirmasi Gubernur Riau, Syamsuar, dirilis tak menjawab, bahkan Kadis DLHK Prov Riau, Makmun Murod dihubungi menyambung namun juga tak berani mengangkat telphon, "Ono Opo Mas".**