ARIMBI Minta Jokowi Turun Tangan Terkait Limbah CPI, Mattheus: Jangan Bungkam Pak

ARIMBI Minta Jokowi Turun Tangan Terkait Limbah CPI, Mattheus: Jangan Bungkam Pak

Pekanbaru - Tepat pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (HLHS) atau “World Environment Day”pada hari Sabtu (5/6/21), Yayasan Anak Rimba Indoensia (ARIMBI) telah melaporkan pidana lingkungan yang dilakukan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, namun sayang sampai saat ini belum ada tindak lanjut oleh penyidik Polisi Indonesia itu.

Laporan pidana itu kata Kepala Suku Yayasan Anak Rimba Indoensia (ARIMBI), Mattheus, karena dia menilai Pemerintah Indonesia tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana diatur dalam UU.

"ARIMBI berinisiatif menganti fungsi Pemerintah itu untuk melaporkan Pidana Lingkungan yang dilakukan PT CPI ke Polda Riau, sayang saya belum dimintai keterangan untuk memulai penyidikan ini oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Riau,” ujar Mattheus, Senin (21/6/21) pagi.


Dengan lambatnya penyidikan ini ARIMBI mulai tidak percaya diri dan patah hati, Mattheus berharap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk segera turun tangan sebab dia menilai Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, SKK Migas dan Pemprov Riau tidak peduli akan limbah yang bakal menjadi warisan bagi masyarakat Riau.

"Kita berprasangka baik saja, 'kalau tidak ada udang dibalik batu?' tentunya pengusutan limbah ini cepat ditanggapi, sebab limbah diatas Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) akan menjadi warisan anak cucu kita. Sementara selaku penaggung jawab PT Chevron Pacific Inedonesia akan hengkang dari tanah Melayu," kata Mattheus.

Bukan menuduh kalau tidak ada orang besar dibelakang Chveron yang mendapatkan bagian dari dana Recovery tentunya semua akan bersuara, "Sayang ya demi uang oknum rela mengorbankan rakyat makan limbah," katanya.

Dugaan Matteus ini bukan tidak berdasar pasalnya SKK Migas dan pihak-pihak yang terkait lainnya membungkam setelah laporan ARIMBI di Mapolda Riau.

"Seharusnya merekalah yang menjadi garda depan untuk melaporkan pidana lingkungannnya pada penegak Hukum, ini bukan mendukung malah mereka diam seribu bahasa," beber Mattheus.

Sebelumnya ARIMBI telah menerima keluhan warga yang bermukim disekitar Blok Rokan dan lokasi Taman Hutan Raya tempat lokasi pelatihan gajah (PLG) dan mempertanyakan keseriusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc dan Pemerintah Provinsi Riau yang terkesan hanya mencari bagi hasil (DBH) dari perpindahan kontrak ini.

“Bukannya merespon keluhan massyarakat, tetapi pemerintah malah berusaha memuluskan alih kelolah antara PT. CPI dengan Pertamina Hulu Rokan (PHR). Lebih konyol lagi bukannya memberikan sanksi kepada PT CPI, tetapi membebankan tanggungjawab pemulihan lingkungan tersebut kepada PT. PHR,” sindir Mattheus.

"Kita menagih komitmen Menteri Siti Nurbaya dan janji Gubernur Riau yang pada saat kampanye Pilgub Riau yang berkoar-koar soal Riau Hijau. Pak Jokowi kita minta tegas!,” pungkasnya.**


Video Terkait :