Pekanbaru - Dalam sebuah wawancara dengan program "Selamat pagi Indonesia" metro TV, Kepala Suku Anak Rimba Yayasan Anak Rimba Indoensia (ARIMBI) Mattheus menyebut, selain kegiatan illegal loging dan alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, "masalah Dumping limbah ke kawasan konservasi dan lahan masyarakat ini adalah persoalan serius dan harus segera diselesaikan".

"Kita nilai Pemerintah tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana diatur dalam UU yaitu melaparkan PT CPI secara pidana, maka dari ARIMBI berinisiatif menganti fungsi Pemerintah itu untuk melaporkan Pidana Lingkungan yang dilakukan PT CPI ke Polda Riau," ujar Mattheus, Senin (7/6/21) pagi.

Laporkan pidana lingkungan telah dimasukkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau pada Sabtu (5/6/21) sebelumnya yang mana ARIMBI mengambil momen Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (HLHS) atau "World Environment Day".

"Tim ARIMBI telah mendatangai Ditreskrimsus Polda Riau, dengan sejumlah tim untuk melaporkan perusahaan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI)," katanya.

"Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kita nilai tidak mampu berbuat banyak pada pelanggaran yang dilakukan CPI, maka fungsi Pemerintah kita ambil alih," tegas Mattheus.

Menurut Mattheus, sebelumnya ARIMBI telah menerima keluhan warga yang bermukim disekitar Blok Rokan mempertanyakan keseriusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc dan Pemerintah Provinsi Riau.

"Namun hingga saat ini, bukannya merespon keluhan massyarakat tersebut, tetapi pemerintah malah berusaha memuluskan alih kelolah antara PT. CPI dengan Pertamina Hulu Rokan (PHR). Lebih konyol lagi bukannya memberikan sanksi kepada PT CPI, tetapi membebankan tanggungjawab pemulihan lingkungan tersebut kepada PT. PHR," sindir Mattheus.**

Berikut bincang Mattheus dengan Metro TV :