Siak - Pembagian program bantuan sosial (Bansos) dari pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berjalan sejak tahun 2015 - 2020 di RT/02 dan RT/03 kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Siak, Riau, dinilai warga miskin di daerah itu pilih kasih, apsalnya orang kaya dapat bantuan sementara simiskin gigit jadi. 

Kalau dilihat program Pemerintah, bantuan ini untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan janda miskin, apalagi saat ini ditengah pandemi Covid-19. Carut marutnya pembagian bantuan ini membuat janda miskin, keluarga yang bertahun-tahun tidak bekerja harus diam dan hanya pasrah menerima ketidak adilan ini.

Selain itu dikatakan warga, Sitompul ada ketimpangan pembagian dana BLT dari dana desa dan Bansos di kecamatan Minas Jaya, misalnya di beberapa RT dan RW.

"Sekitar 50 kepala keluarga (KK) terdata namun hanya dua kali mendapatkan bantuan berupa sembako yang tidak sesuai dengan program pemerintah pusat. kalau ditanya kami dibola?," kata Tompul.

"Seperti BLT DD, Santunan Jompo dan Santunan Janda Miskin ditambah saat ini bantuan dana Covid-19 yang harusnya berjalan setiap ada bantuan kepada keluarga yang membutuhkan tidak pernah terjadi, khususnya pada 50 janda miskin ini," katanya.

Lain lagi keluahan keluarga Hasibuan kepada wartawan keluarganya hanya dua kali mendapat bantuan sementara namanya sudah terdaftar, hal itu dibenarkan salah satu ketua RT, "kartu mereka terdata tapi tak mendapat bantuan, karena datanya sudah dikembalikan ke pusat".

Berdalih tidak mau diperslahakan warga, ulas ketua RT, "kartu warga yang terdata itu dikembalikan ke pusat karena ada beberapa perubahan".

"Kalau mau tau lebih rinci tanyalah ke lurah, jangan selalu salahkan RT," ucap Panjaitan, pada warga. Mendengar penjelasan RT, wartawan mengkonfirmasi kepada warga yang namanya terdata tetapi hanya dua kali mendapatkan bantuan sembako tersebut.

"Keluarga saya dari dulu selalu di data bagian pendataan PKH  dari dinas sosial Minas, bernama Sitepu, masuk data tapi hanya dua kali dapat sembako. Perihal uang itu yang katanya dari presiden Jokowi kami tidak tau. "Malah kami disuruh (dibola) menanya ketua RT ke kantor lurah.

"Kami ada dapat sembako berupa beras 10 kg, 1 bungkus minyak goreng, ikan sarden 2 kaleng, 1 Kilogram gula pasir, tapi itu hanya dua kali. Kalau uang kontan itu tidak pernah kami terima," beber istri Sitompul, hal senanda juga disampaikan oleh keluarga Hasibuan bahwa mereka juga mendapat jatah yang sama.

"Berulangkali di data herannya sebagian besar yang dapat bantuan itu warga yang memiliki rumah mewah, bermobil, punya lahan kelapa sawit," jelasnya.

Dikonfirmasi ke kantor Lurah, memalui perwakilan di kantor Lurah, Zukri, S. Sos., yang juga petugas Dinas Sosial di kecamatan Minas berkilah menyampaikan bahwa Lurah hanya sebagai penampung data, untuk pendataan itu tanggung jawab RT dan RW.

"Setiap daerah itu ada perwakilan untuk warga, RT lah yang pertamakali mengetahui siapa warganya yang pantas dapat dan tak pantas.Dari data yang kami terima dari RT, itu yang diusulkan ke pusat," kata Zukri.

Sementara penuturan RT setempat nalik lagi menyalahkan, bahwa penerimaan bansos itu di data oleh petugas kelurahan kemudian data tersebut diberikan ke RT.

Ketika ditanya ke Zukri S.Sos, perihal kartu yang terdata apakah betul dikembalikan ke pusat, beliau menyampaikan bahwa "betul sebagian ada data yang dikumpulkan dan di cek ulang dan di kembalikan ke pusat".

"Betul, sebagian ada yang kartunya dikembalikan, karena di data lama ada yang dulunya bekerja sekarang tidak, juga sebaliknya. Makanya kami minta RT untuk mendata ulang," sahut Zukri.

Salah satu tokoh masyarakat G. Simanjuntak saat di konfirmasi terlihat berang akan informasi yang di terima dari warganya, karena "sebanyak 50 KK yang tidak dibagikan bantuan sesuai kebutuhan".**